Baca tanpa iklan
Warga bisa diajak terlibat dalam proses merekayasa akibat banjir secara aktif, misalnya dengan pola kampung susun yang digagas oleh komunitas Ciliwung Merdeka di Kampung Pulo.
Di sana mereka bisa terlibat secara aktif, dalam hal mengantisipasi dan merekayasa akibat banjir, karena pada prinsipnya mereka ujung tombak penanganan di lapangan.
"Cara ini memang memakan waktu, namun lebih baik daripada menghidupkan lagi cara-cara Orde Baru dalam mengatasi persoalan warga miskin kota," ujarnya.
Contoh berikutnya, lanjut Marco, pada 7 Oktober 2007, DPRD Provinsi Jawa Timur mengesahkan sebuah peraturan yang sangat partisipatif dan pro rakyat, yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penataan Permukiman Stren Kali Surabaya, yang intinya memperbolehkan warga tetap tinggal di permukiman terbatas di Stren Kali, dengan melakukan penataan kampung.
Menurutnya, pembangunan kota ke depan harus dilakukan bersama-sama komunitas warga.
"Pembangunan itu berarti mengorganisasi komunitas warga untuk berpartisipasi secara aktif bukan menyingkirkan mereka, apalagi dengan kekerasan," katanya.
"Tanpa pengorganisasian masyarakat, pembangunan kota akan tercerabut dari akarnya dan melahirkan kota yang tak beradab."