Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : Ani Sumarni
TRIBUNNERS - Masyarakat Indonesia ternyata masih belum puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Hal itu diketahui dari survei yang dilakukan oleh International Opinion Survey (IOS) bersama dengan Indonesia Development Monitoring.
Dari survei tersebut diketahui hanya 12,4 % responden yang mengatakan puas dengan kinerja Jokowi-JK. Namun ternyata mereka merupakan anggota masyarakat yang menjadi relawan Joko Widodo - Jusuf Kalla saat Pilpres.
Sedangkan yang menyatakan kinerja Jokowi-JK biasa saja hanya 21,8 %, dan yang menyatakan tidak puas 59,6 persen. Sementara yang tidak berkomentar adalah 6,2 persen.
Artinya harapan masyarakat selama hampir 1,5 tahun masa pemerintahan Joko Widodo - JK belum terpenuhi .
Dan harapan hanya terpenuhi oleh para relawan.
Terkait perekonomian rumah tangga masyarakat selama pemerintahan Jokowi dan JK ditemukan bahwa 3,6 % dari masyarakat Indonesia merasa ekonominya meningkat dan pendapatannya bertambah, 22,4 persen mengatakan biasa biasa saja, dan dari pendapatan sudah tidak dapat disisikan untuk ditabung. Artinya antara komsumsi dan pendapatan masyarakat impas.
Sementara 69,6 % masyarakat mengatakan ekonomi keluarganya semakin kekurangan dan terpaksa mengurangi sebagian anggaran keperluan sembako dan sandang akibat tingginya biaya hidup di pedesaan dan perkotaan. Sementara yang tidak menjawab hanya 4,4 persen.
Dari temuan survei didapati bahwa 78,6 persen masyarakat Indonesia merasa pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa memberikan perbaikan ekonomi nasional.
Malah diperkirakan dalam masa pemerintahan mereka, jumlah pengangguran semakin bertambah, dan masyarakat akan semakin tidak percaya kepada Jokowi-JK.
Dalam survei ditemukan 90,4 persen masyarakat Indonesia mengatakan bahwa infrastrutur didaerah daerah seperti infrastrutur jalan desa ,irigasi, saluran air di perkotaan, jalan kabupaten makin banyak yang rusak dan tidak ada perbaikan.
67,8 % Masyrakat Indonesia dalam survei berpendapat bahwa penanganan pemerintahan Jokowi dan JK dalam memberikan subsidi berupa Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar ternyata tidak banyak berguna dan berfungsi. Sementara pembagian beras raskin juga tidak tepat sasaran.
Sementara terkait akses air bersih bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan, didapati pendapat masyarakat sangat rendah dan jelek.