Baca tanpa iklan
Partai Gerindra juga memohon agar keiklasan para guru honorer untuk tetap mengajar dengan baik anak didiknya dan jangan mogok.
Karena hal itu akan berdampak buruk bagi keberlangsungan ngajar mengajar disekolah
Partai Gerindra melalui DPR akan memanggil Menteri Penyidikan serta Menteri PAN untuk menjelaskan terkait tidak diangkat 1,1 juta guru honor menjadi PNS.
Serta meminta kedua menteri tersebut untuk menganggarkan alokasi dana APBN untuk gaji guru honor yang diangkat menjadi PNS
Jika Joko Widodo tetap tidak menepati janji untuk mengangkat guru honor menjadi PNS, Partai Gerindra yang kadernya banyak menduduki jabatan sebagai kepala daerah maupun menjadi anggota DPRD agar dalam APBD perubahan mengajukan anggaran untuk kenaikaan besaran honor bagi guru honorer setingkat dengan PNS golongan 1 C yaitu 1,4juta Rupiah.
Hal ini semata dilakukan Partai Gerindra untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara Indonesia khususnya pembangunan SDM yang berkualitas.
Dengan demikian sekalipun Joko Widodo tidak menepati janjinya untuk mengangkat status guru honorer menjadi PNS diseluruh Indonesia, namun tingkat kesejahteraan para guru honorer bisa meningkat.