Baca tanpa iklan
Panitia juga memilih the Best Overall yang diraih oleh Sumaryanto dari kategori industri kayu, dan mendapat tambahan uang sebesar RM 3.000, sehingga total menjadi RM 15.000.
Tingkatkan Perlindungan TKI
Menaker Hanif dalam sambutannya kembali menegaskan upaya pemerintah dalam melindungi pekerja Indonesia di luar negeri.
Dijelaskannya, peluang dan kesempatan kerja yang tersedia di wilayah Kuching, Malaysia sangat banyak dan terbuka lebar. Namun, pemerintah juga menghadapi dilema terkait dengan TKI secara non-prosedural (ilegal).
Menyikapi besarnya peluang kesempatan kerja tersebut, pemerintah telah menyiapkan mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia. Persiapan itu dilakukan dengan membekali keterampilan dan kemampuan khusus.
"Kami tidak akan membiarkan mereka berangkat tanpa dibekali skill yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi," kata Menaker M Hanif Dhakiri, seperti yang disampaikan Herry Sudarmanto.
Hery berharap pihak pengusaha dan perusahaan di Malaysia agar dapat selalu merekrut TKI melalui jalur yang sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
Dengan demikian, TKI yang bekerja di Malaysia adalah mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna.
Lebih lanjut ia menjelaskan, TKI yang bekerja di sektor domestik sangat rentan perlindungan.
Oleh sebab itu pemerintah sangat berhati-hari dalam mereformasi kebijakan sektor domestik yang akan bekerja di luar negeri.
Kebijakan perlindungan telah diterapkan untuk memastikan martabat, keselamatan dan kesehatan TKI sebelum, selama, dan setelah penempatan ke luar negeri.
Adapun skema penempatan TKI luar negeri dapat dilakukan secara mandiri, sepanjang lowongan yang tersedia telah divalidasi oleh pihak Konjen RI dan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk informasi pasar kerja melalui sistem online yang terintegrasi.
“Hubungan persahabatan antar negara Asean tidak hanya di bidang tenaga kerja sektor domestik, namun juga tenaga kerja formal dan profesional. Oleh karena itu perlindungan TKI adalah prioritas utama pemerintah Indonesia,” kata Hery.
Salah satu cara lain menyelesaikan permasalahan TKI yang bekerja secara non prosedural yaitu dengan membentuk lembaga Layanan Satu Atap (LSA) di beberapa wilayah pada khususnya di Entikong, Kalimantan Barat. Layanan ini diharapkan dapat menyelesaiakan permasalahan TKI yang bekerja secara non prosedural.
"Koordinasi antara Konjen RI Kuching dan BLK Entikong atau layanan satu atap perlu segera diwujudkan sehingga penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan dapat terpenuhi," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Konsul Jenderal Indonesia Kuching, Jahar Gultom menegaskan tujuan dari penghargaan ini.
“Kegiatan ini untuk memberikan penghargaan bagi buruh migran Indonesia terbaik. Kita ingin mempromosikan buruh yang sudah berhasil kerja di sini khususnya mereka yang sudah tiga tahun bekerja, masuk dengan cara legal, dan mereka yang dinominasikan oleh perusahaan," katanya.
Ke depannya, Jahar melanjutkan, kegiatan ini diharapkan terus berlanjut tidak hanya di Sarawak saja, tetapi di Malaysia secara keseluruhan, bahkan bisa menjadi percontohan untuk semua perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri.