Baca tanpa iklan
“Saat itu emergency. Kami ingin cepat,” ujar Sarwo.
Dian menegaskan, Ahok memang harus cepat mengambil keputusan diskresi karena tidak mungkin menangani reklamasi ini dibiarkan berlarut tanpa kepastian hukum.
Menurut Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, diskresi yang dilakukan Ahok sudah sesuai dengan tata cara dalam UU Adpem (Undang-Undang Administrasi Pemerintah).
Apabila ada tuduhan dan dugaan terhadap diskresi, maka seuai dengan Pasal 20 UU Adpem maka BPKP dapat melakukan penilaian yang nanti hasilnya disampaikan kepada Presiden.
"Apabila BPKP menyatakan terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara, maka dalam waktu 10 hari Pemda DKI dan Gubernur mengganti kerugian. Jika Keberatan, keduanya dapat mengajukan permohonan ke PTUN," jelas Dian.
Namun, tambahnya, apabila BPKP menyatakan tidak ada kesalahan administrasi, atau ada kesalahan administrasi tapi tidak ada kerugian negara, APH (Aparat Penegak Hukum) tidak boleh masuk dan memprosesnya lagi.
“Oleh sebab itu cara yang tepat menurut saya, diskresi tersebut dilaporkan kepada Presiden sebagai pejabat atasan sesuai prosedur dalam UU Adpem," ujar Dian.