Baca tanpa iklan
Oleh: Dr Sumaryoto Padmodiningrat MM
TRIBUNNEWS.COM - Dinamika dan dialektika bangsa ini ternyata masih saja berkutat pada pertarungan ideologi kanan versus ideologi kiri.
Hal ini berlangsung sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga kini Orde Reformasi.
Ideologi kanan berkonotasi pada agama, dalam hal ini Islam yang merupakan agama yang dipeluk mayoritas rakyat Indonesia (82%).
Sedangkan ideologi kiri berkonotasi pada sosialisme dan komunisme. Pancasila kemudian menjadi jalan tengah dan penengah bagi keduanya.
Bila pada Orde Lama ada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang "membonceng" Presiden Soekarno di satu pihak, dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah komando Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo yang diasosiasikan berafiliasi dengan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) di lain pihak.
Baca: Mantan Ketua KPK: RUU HIP Biarlah Menjadi Angan-angan Fraksi yang Mengusulkan
Dan pada Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto kedua kubu bergerak secara laten di bawah tanah, di Orde Reformasi ini mereka terang-terangan muncul ke permukaan.
Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ideologi kanan seperti mendapat angin segar, ideologi kiri termarjinalkan.
Sedangkan di era Presiden Joko Widodo, ideologi kanan tersisih, antara lain terlihat dari dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sebaliknya ideologi kiri mendapat angin segar.
Sebab itulah, dalam beberapa kesempatan mereka unjuk gigi melalui aksi-aksi unjuk rasa yang mengusung paham Khilafah.
Termasuk dalam demonstrasi besar-besaran pada 2 Desember 2016 atau populer dengan sebutan "212" untuk mendesak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, saat itu Gubernur DKI Jakarta, diadili terkait dugaan penistaan agama (Islam).
Ideologi kiri pun tak mau kalah eksis, misalnya dengan bangga mengaku sebagai anak kader PKI. Simbol-simbol yang identik dengan PKI, seperti lambang palu-arit juga banyak bermunculan.
Para penganut ideologi kanan kemudian diasumsikan berafiliasi dengan partai-partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), sedangkan para penganut ideologi kiri diasumsikan berafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Di era Jokowi ini kedua kubu tak sungkan-sungkan membuka front. Bahkan kini mereka menemukan ajang pertempuran baru, yakni Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).