Baca tanpa iklan
Di tahun 2020 beberapa organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa kasus-kasus intoleransi dan ujaran kebencian masih terus berlangsung.
Sejak era pertama Presiden Jokowi hingga September 2020, Setara Institute menyatakan bahwa terdapat 157 pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terutama terhadap pemeluk agama minoritas.
Beberapa tahun belakangan ini ormas ormas pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama telah mengganggu ketenangan masyarakat. Bahkan tindakan mereka sudah pada taraf mengancam demokrasi. Persoalan ini memang jadi pekerjaan rumah dan tantangan yang cukup pelik, namun sekaligus membutuhkan keberanian untuk menyikapinya.
Untuk itu ALMISBAT menapresiasi keputusan tegas pemerintah yang membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang selama ini dikenal sering menyebarkan ujaran kebencian, persekusi, dan cenderung ingin mengubah idiologi negara.
Sikap tegas ini sebelumnya diambil pemerintah terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bagi ALMISBAT sikap tersebut dapat menjadi “legacy” pemerintahan Jokowi yang tidak memberi ruang sedikit pun dan terhadap siapapun yang mencoba merusak kohesi kebangsaan yang dilandasi oleh keberagaman.
Secara khusus ALMISBAT memuji langkah presiden Jokowi yang mengangkat Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama yang baru.
Bagi ALMISBAT, Gus Yaqut aadalah figur tepat mengingat rekam jejaknya sebagai pemimpin GP Ansor.
Tokoh ini punya komitmen kuat terhadap pluralisme sehingga berani tampil di garda terdepan menghadapi kelompok-kelompok intoleran. Pengangkatannya merupakan angin segar bagi iklim kebebasan beragama dan kedamaian di Indonesia.
Pemulihan Ekonomi
Tak dapat dipungkiri bahwa dampak ikutan pandemi Covid-19 terhadap ekonomi nasional sangat besar. Problem menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, menurunnya penerimaan pajak dan sumber pemasukan lain serta rendahnya pertumbuhan ekonomi merupakan persoalan faktual yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini hingga tahun-tahun mendatang.
Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi akan berada pada level -1.75 persen hingga -2 peresen dan oleh karenanya Indonsia akan segera memasuki tahap resesi ekonomi.
Pernyataan Sri Mulyani itu sesungguhnya merupakan sinyal yang memberi peringatan dini bahwa Indonesia perlu lebih bersiap dan waspada menghadapi resesi ekonomi.
Di sisi lain, respon pemerintah melalui paket stimulus senilai Rp 408,8 triliun yang diumumkan pada bulan Maret tahun ini dapat dikatakan merupakan perubahan kebijakan yang cukup signifikan. Dalam paket stimulus yang antara lain berbentuk program Bansos untuk kelompok-kelompok rentan, termasuk UMKM, memperoleh perhatian khusus.
Sebagaimana diketahui paket stimulus ekonomi ini akan diperpanjang hingga awal 2021. Besarnya seluruh anggaran untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhitung sejak paket stimulus pertama di bulan Februari, sebagaimana dicatat BPK di akhir tahun ini mencapai Rp1.035,25 triliun.
Fenomena ini merupakan kebijakan anggaran terbesar di Indonesia yang ditujukan untuk melawan dampak pandemi sepanjang sejarah Republik Indoensia.
Opsi kebijakan ini sangat tepat. Kemerosotan daya beli masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan termasuk UMKM yang terdampak Covid-19, memang harus dijawab dengan social safety net (jaring pengaman sosial).
Yang perlu dijaga adalah sikap konsisten dan menjauhi praktik korupsi, sehingga kelompok sasaran mendapatkan haknya secara penuh.
Paket stimulus ekonomi yang menyasar kelompok masyarakat miskin hingga di awal tahun 2021 di satu sisi serta tibanya vaksin anti-Covid 19 di sisi lain dapat memberi sinyal positif bagi publik.
Dua fenomena ini memunculkan harapan bahwa Covid 19 tidak saja bisa dilawan tetapi juga potensial mendorong menggeliatnya ekonomi di tahun 2021 mendatang, sekalipun pemulihan ekonomi seperti sebelum Covid-19 masih memerlukan waktu yang agak lama.
Di sisi lain, 6 menteri baru hasil perombakan kabinet beberapa waktu yang lalu dapat dikatakan memberi harapan baru bagi masyarakat. Beberapa personelnya merupakan figur-figur yang relatif dapat dipercaya dan memiliki komitmen untuk menjawab tantangan ke depan.
Oleh karena itu, ke 6 menteri baru itu masih punya harapan untuk berkontribusi melalui sektornya masing-masing dalam rangka pemulihan ekonomi.
Berdasarkan paparan tersebut, kami menyatakan dan merekomendasikan:
1. Pemerintah tetap fokus pada komitmen strategis seperti pengembangan konektifitas melalui maritim, terus melanjukan peogram reformasi birokrasi, reformasi agraria melalui program Perhutanan Sosial, reformasi di bidang energi dan green economy, termasuk menyelesaikan agenda-agenda reformasi yang belum tuntas seperti pemberantasan KKN dan penyelesaian kejahatan HAM masa lalu.
2. Almisbat mendukung sepenuhnya upaya penyelamatan kelompok-kelompok rentan melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net), termasuk kalangan UMKM melalui paket sitimulus ekonomi. Upaya ini penting dilakukan agar kelompok-kelompok tersebut tidak jatuh ke jurang kemiskinan absolut. Dalam hal ini pemerintah juga penting untuk memastikan terselenggaranya pemerataan pembangunan, tidak melulu bersandar pada pembangunanisme yang lebih berwatak teknokratis dan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata.
3. Mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo yang tidak memberi ruang toleransi bagi tindak pidana korupsi.
4. Mendukung pembubaran FPI sebagai bagian dari tindakan tegas terhadap segala bentuk intoleransi dan berbagai bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama. Sikap ini diperlukan dalam rangka menciptakan Indonesia yang rukun dan damai, serta membangun demokrasi yang sehat. Demokrasi tidak mungkin terselenggara jika kelompok-kelompok pendukung kekerasan dibiarkan eksis di ruang publik.
5. Menggalang aksi solidaritas antar sesama organisasi masyarakat sipil untuk mendukung upaya pemerintah guna memastikan bahwa segala bentuk ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme dan terorisme harus dikutuk sebagai musuh kemanusiaan. Lebih lanjut kerja-kerja edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi sebagai nilai yang melekat dalam budaya bangsa Indonesia kembali harus diintensifkan sebagai cara menihilkan berkembangnya gerakan intoleransi.
6. Merekomendasikan pemerintah untuk tetap bersandar pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah dari lembaga otoritatif dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Hal ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memastikan asas keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.