Oleh: Petrus Selestinus/Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
TRIBUNNERS - Para loyalis Anas Urbaningrum (AU) langsung bereaksi begitu tahu bahwa Bambang Widjojanto (BW) menjadi pengacara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kisruh Partai Demokrat (PD), yang berujung dengan lahirnya dualisme Kepengurusan DPP PD.
Tampilnya BW di kubu AHY, meskipun dikemas dalam hubungan sebagai Klien dengan Penasehat Hukum dalam kasus KLB PD, namun hal itu telah membuka kotak pandora atau selubung yang selama ini secara samar-samar menutupi adanya konspirasi untuk melengserkan AU dari kursi ketua umum DPP. PD lewat tangan KPK.
Baca juga: POPULER NASIONAL Peringatan PKS untuk Jokowi | Kemungkinan SBY dan Jokowi Komunikasi Bahas Moeldoko
Jika saja konspirasi ini benar, maka hal ini sekaligus membuktikan bahwa KPK di era Abraham Samad (AS) dan BW secara diam-diam menjadikan KPK sebagai alat kekuasaan politik SBY untuk memukul kader-kader PD yang menjadi lawan politik di internal PD yang tengah tidak disukai.
Kader wajib bongkar konspirasi
Pemberitaan media mengungkap pernyataan Gede Pasek Suardika (GPS), salah satu sahabat AU yang juga mantan kader PD, mengaku hadirnya sosok BW sebagai kuasa hukum kubu AHY telah membangkitkan memori kader PD bahkan memori publik pada rangkaian panjang kisah lengsernya AU dari kursi Ketua Umum PD.
Pernyataan GPS bahwa, dalam kasus AU terdapat 2 (dua) sosok komisioner KPK bersemangat ingin memenjarakan AU yaitu AS dan BW, karena itu para kader PD wajib mendalami isu pelengseran AU pada waktu itu, untuk memastikan apakah ada konspirasi antara SBY dengan KPK untuk melengserkan AU demi mewujudkan ambisi SBY membangun dinasti dalam PD.
Menurut GPS melalui akun twitternya @G_paseksuardika, Senin, 15 Maret 2021, bahwa AS dan BW berada dalam satu jalur dengan kubu SBY, selalu lantang beropini untuk menjerat AU dengan mengatakan pihaknya telah memeriksa lebih dari 350 orang saksi, namun waktu itu KPK masih kesulitan menemukan peristiwa pidana apa dan dengan alat bukti apa KPK dapat menjerat AU.
Perlu beri amnesti
Manuver SBY membangun dinasti Cikeas dalam PD dengan mematikan karir politik sejumlah kader PD yang potensial dan menonjol untuk menjadi calon pemimpin masa depan, semakin lama semakin terkuak, sebagaimana terungkap dalam KLB PD di Sibolangit dan melalui medsos oleh sejumlah kader PD lainnya.
Sejumlah kader PD saat ini mulai berani mengangkat nasib mantan Ketua Umum DPP PD AU sebagaimana penuturan GPS dalam akun twitternya beberapa waktu lalu, mengungkap bagaimana pola hubungan SBY selaku Presiden dengan AS dan BW selaku pimpinan KPK memainkan peran kriminalisasi AU untuk mendepak AU dari kursi Ketua Umum PD dan berhasil.
Oleh karena itu, maka AU perlu dipulihkan secara terhormat segala harkat dan martabatnya, melalui sebuah amnesti dari Presiden, membebaskan segera AU dari posisinya sebagai terpidana korupsi berdasarkan hak prerogatif Presiden, jika diyakini proses hukum terhadap AU adalah buah dari konspirasi SBY dengan pimpinan KPK era AS dan BW.
Pernyataan BW selaku Kuasa Hukum AHY bahwa PD sedang menghadapi "brutalitas" kekuasaan Pemerintah, sesungguhnya diksi "brutalitas"yang diucapkan BW itu lebih tepat dialamatkan kepada SBY ketika hendak menyingkirkan AU dari kursi Ketua Umum PD, melalui kriminalisasi sebagai buah dari konspirasi kekuasaan.