Selain itu, perlu disertai dengan gerakan stop penggundulan hutan dan "waskat" alias pengawasan melekat di lapangan, kurangi penggunan plastik, dan perlunya memperluas sumber sumber energi hijau.

Dalam konteks pelestarian lingkungan hijau, Gus Muhaimin menawarkan langkah taktis, antara lain: 1). Mengelola kawasan hutan dengan baik, termasuk mengembalikan fungsinya sebagai penyimpan karbon alami. 2). Merencanakan dan mengelola tata guna lahan secara berkelanjutan. 3). Perencanaan penggunaan lahan sebagai kunci dalam memastikan aksi pengendalian perubahan iklim. (hal. 183)

Gus Muhaimin tambahkan, politik hijau juga akan membangkitkan potensi dan industri dalam negeri sehingga kemandirian ekonomi politik akan terus terjaga. Politik hijau harus mampu mengambil jarak dari berbagai kuasa dominan untuk mampu melaksanakan perluasan energi yang pro pelestarian lingkungan yang bersumber dari dalam negeri.

Keempat, Politik Hak Asasi Manusia, dengan penguatan sistem demokrasi, toleransi dan penghormatan pada Hak Asasi Manusia.

Kembali pada pandangan Yudi Latif dalam Kata Pengantar: Merenda Persatuan dan Keadilan, Sub judul: Gus Muhaimin sebagai Penyempurna Gus Dur, bahwa inti dari demokrasi adalah bukan hanya terciptanya partisipasi rakyat dalam ruang kebebasan tanpa nilai dalam pelaksanaan ritual prosedural politik semata, namum harus dapat menjamin partisipasi politik yang manumbuhkan daya ungkit ekonomi dan taraf kemakmuran rakyat melalui tranformasi nilai dan budaya iklusif, civil society, toleransi dan penghormatan pada Hak Asasi Manusia, tata kelola kelembagaan politik dan tata sejahtera.

Tak berlebihan jika dikatakan, visi politik Gus Muhaimin merupakan penyempurna dari jejak perjuangan Gus Dur dalam konteks kegigihannya dalam memperjuangkan budaya kewargaan yang inklusif dan moderat untuk memperkuat persatuan bangsa yang menjadi model bagi dunia internasional, dan meneguhkan visi emansipatoris rakyat dalam menumbuhkan ekonomi-politik yang adil dan makmur, khususnya rakyat miskin dan tertindas. (hal. Xl-Xli)

Kelima, Human Capital dan Transformasi Teknologi Digital Pro Rakyat.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Periode 2019-2024 ini, bahwa human capital merupakan salah satu komponen penting dari intellectual capital bagi generasi muda dalam konteks transformasi ekonomi. Artinya, bahwa tolok ukur keberhasilan suatu bangsa ditentukan seberapa besar suatu generasi muda bangsa khususnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, ide, gagasan dan inovasi yang dimilikinya untuk ditransformasikan ke teknologi digital yang pro rakyat miskin.

Modal Sumber Daya Manusia yang demikian itu tak bisa lepas dari pendidikan yang berkualitas, dari tingkat Dasar hingga Perguruan Tinggi. Pemanfaatan APBN minimal 20 persen untuk pendidikan harus terus dikawal dengan baik. Kenapa? Dunia saat ini telah mengalami revolusi industri 4.0 yang mengubah lanskap perekonomian global.

Gus Muhaimin mengilustrasikan, sejak Tahun 2020, hasil studi Google, Temasek, dan Bain & Co, menyebutkan 41.9 persen dari total transaksi ekonomi digital negara-negara Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Nilai ekonominya mencapai 44 Milyar Dolar AS, tumbuh 11 dari Tahun 2019 dan kontribusi sebesar 9.5 persen terhadap PDB Indonesia. (hal. 262).

Oleh karena itu, visi Indonesia 2045 harus dinyatakan secara tegas, kedaulatan dan kemandirian digital menjadi prinsip penting dalam konteks transformasi digital agar generasi bangsa tidak terlalu tertinggal dengan bangsa-bangsa lain.

Keenam, Meningkatkan partisipasi perempuan di sektor-sektor publik, melindungi dari segala bentuk tindak kekerasan dan memastikan terjaminnya kesehatan reproduksi demi keberlangsung generasi Indonesia.

Tokoh pro kaum perempuan, Gus Muhaimin juga berkali-kali menekankan, kaum perempuan harus menjadi prioritas dalam pembangunan bangsa. Potensi mereka dinilai luar biasa. Selain jumlahnya jauh lebih banyak dari kaum laki-laki, mereka juga
sangat tekun, ulet, dan giat dalam bekerja.

Kaum perempuan umumnya memiliki kekuatan dan keunggulan, antara lain: