Oleh: Muhammad Arwani*

TRIBUNNEWS.COM - Sosok Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil Gus Muhaimin atau Cak Imin sejak lama menjadi perbincangan publik.

Cicit pendiri NU, Mbah Bisri Syansuri ini, tak hanya dikenal sebagai politisi lantaran menahkodai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Ketua Umum namun juga memiliki darah aktivis pergerakan sejak mahasiswa hingga saat ini.

Karenanya tak berlebihan jika dikatakan, Gus Muhaimin lah ketua umum partai politik yang terus mentradisikan wacana dan dialog akademik dalam bentuk berbagai forum, termasuk bedah buku bertajuk: Visioning Indonesia: Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan, Terbitan LP3ES, Jakarta, Tahun 2022.

Buku ini dilaunching secara megah di Gedung Senayan Park, Jakarta (7/09/22).

Megah karena selain menghadirkan vokalis Fadly "Padi", juga menghadirkan para tokoh papan atas seperti Najwa Shihab, Hajrianto Tohari, Fuad Basri, Rocky Gerung, Bustanul Arifin, Jaya Suprana, Unifah Rosyidi, Sirojudin Abbas dan Yudi Latif sebagai penulis Kata Pengantar buku.

Baca juga: Minggu Ini Cak Imin Berencana Bertemu Puan, Agendanya Fokus Memperkuat Koalisi PKB dan Gerindra

Buku ini dinilai sebagai gagasan utuh Gus Muhaimin dalam memotret berbagai persoalan ruang batin Indonesia selama penghampirannya di tengah rakyat di berbagai pelosok negeri, sekaligus untuk memandu arah kebijakan dan peta jalan kesejahteraan sebagai kontribusi positif bagi masa depan bangsa.

Wakil Ketua DPR RI ini mengajak semua pemangku kepentingan untuk membaca peta jalan yang harus dilakukan agar mampu mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anak bangsa.

Kecermatan membaca ruang batin rakyat, diibaratkan oleh Yudi Latif dalam paparnya sebagai bentuk keberpihakan Gus Muhaimin dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia pengamalan Pancasila secara utuh, utamanya Sila Keempat dan Kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Gus Muhaimin menegaskan bahwa demokrasi tak hanya dimaknai sebatas "Equal Opportunities" semata.

Demokrasi harus berkelindan dengan alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang diimplementasikan secara adil kepada seluruh anak bangsa yang menjadi roh dan esensi dari kesejahteraan itu sendiri.

Prasyarat Meraih Cita-cita

Untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bangsa, anak ideologis Gus Dur ini menawarkan prasyarat realistis dan rasional, yakni kemandirian bangsa.

Artinya, Indonesia akan menggapai cita-cita keadilan dan kesejahteraan manakala bangsa ini dapat secara bersama-sama menciptakan kemandirian di berbagai bidang melalui jalan, antara lain:

Pertama, Politik inklusi untuk memperkuat kapasitas fiskal APBN, utamanya yang berpihak pada ekonomi lemah dan UMKM. Artinya, perlu penguatan moralitas keberpihakan Pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan fungsi-fungsi turunannya.

Fungsi-fungsi turunan ini mencakup: 1). Fungsi menjaga stabilitas perekonomian negara; 2). Fungsi distribusi dan pemerataan pembangunan; 3). Fungsi instrumen pengambilan kebijakan di bidang ekonomi; 4). Fungsi pengalokasian sumber daya enonomi; 5). Fungsi akselerasi pertumbuhan perekonomian nasional; 6). Fungsi penyediaan kesempatan kerja bagi rakyat, dst.

Desentralisasi fiskal yang dinilai dapat mengurangi disparitas atau kesenjangan antar daerah juga mutlak dilakukan oleh pemerintah.

Di sinilah instrumen penting dalam upaya menghindari ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, desentralisasi fiskal juga dinilai dapat mendorong pemerintah merumuskan RAPBN yang lebih menekankan pada aspek kemandirian, seperti mencegah ketergantungan pada pendanaan pihak asing.  (hal. 101-103).

Kedua, Politik pemerataan dan keadilan melalui reforma agraria, hilirisasi agro maritim, kedaulatan pangan, penguatan desa dan kawasan-kawasan tertinggal.

Berbagai persoalan yang dinilai akut tersebut, menurut Gus Muhaimin perlu menjadi prioritas perhatian bagi semua anak bangsa, terutama pemimpin negara.

Reforma agraria, misalnya masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup pelik lantaran Indonesia adalah negara agraris yang sangat besar. Indonesia memiliki potensi besar sebagai sumber pangan dunia jika pembaharuan reforma agraria mampu diimplementasikan dengan baik.

Visinya ke depan ialah mereka yang kaya memiliki lahan yang besar, yang miskin petani gurem yang tidak memiliki lahan menjadi bagian yang utuh dan bersatu dalam melahirkan Indonesia yang mandiri, berkontribusi bagi dunia melalui kebutuhan suplai pangan.

Gus Muhaimin berpandangan, "political will" pemerintah untuk melakukan langkah strategis dan menyeluruh menjadi solusi menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, mulai dari pentingnya reforma agraria, hilirisasi agro maritim, kedaulatan pangan, penguatan desa hingga kawasan-kawasan tertinggal di Indonesia.

Ketiga, Politik hijau dengan menciptakan keadilan ekologi dalam pembangunan.

Sebagai darah biru NU, Gus Muhaimin jelas memiliki pandangan politik hijau khas santri. Baginya, politik hijau tak hanya berkomitmen untuk pemerataan ekonomi semata, namun sekaligus berjuang menyelamatkan lingkungan hidup, mengatasi perubahan iklim, dan memastikan keadilan dan kebersinambungan antar generasi.

Gerakan Green Recovery dan Ekonomi Hijau di masa pasca pandemi covid-19 khususnya, menjadi momentum untuk melakukan upaya bersama pemulihan hijau yang memprioritaskan model pembangunan berkelanjutan, yakni paradigma pembangunan yang menjamin adanya pertumbuhan ekonomi, keterjagaan lingkungan, dan ketahanan sosial sebagai satu tarikan nafas pelaksanaan pembangunan. (hal. 180).

Hanya dengan politik hijau, Indonesia akan mampu mempercepat target-target penurunan emisi sesuai "Perjanjian Paris".

Selain itu, perlu disertai dengan gerakan stop penggundulan hutan dan "waskat" alias pengawasan melekat di lapangan, kurangi penggunan plastik, dan perlunya memperluas sumber sumber energi hijau.

Dalam konteks pelestarian lingkungan hijau, Gus Muhaimin menawarkan langkah taktis, antara lain: 1). Mengelola kawasan hutan dengan baik, termasuk mengembalikan fungsinya sebagai penyimpan karbon alami. 2). Merencanakan dan mengelola tata guna lahan secara berkelanjutan. 3). Perencanaan penggunaan lahan sebagai kunci dalam memastikan aksi pengendalian perubahan iklim. (hal. 183)

Gus Muhaimin tambahkan, politik hijau juga akan membangkitkan potensi dan industri dalam negeri sehingga kemandirian ekonomi politik akan terus terjaga. Politik hijau harus mampu mengambil jarak dari berbagai kuasa dominan untuk mampu melaksanakan perluasan energi yang pro pelestarian lingkungan yang bersumber dari dalam negeri.

Keempat, Politik Hak Asasi Manusia, dengan penguatan sistem demokrasi, toleransi dan penghormatan pada Hak Asasi Manusia.

Kembali pada pandangan Yudi Latif dalam Kata Pengantar: Merenda Persatuan dan Keadilan, Sub judul: Gus Muhaimin sebagai Penyempurna Gus Dur, bahwa inti dari demokrasi adalah bukan hanya terciptanya partisipasi rakyat dalam ruang kebebasan tanpa nilai dalam pelaksanaan ritual prosedural politik semata, namum harus dapat menjamin partisipasi politik yang manumbuhkan daya ungkit ekonomi dan taraf kemakmuran rakyat melalui tranformasi nilai dan budaya iklusif, civil society, toleransi dan penghormatan pada Hak Asasi Manusia, tata kelola kelembagaan politik dan tata sejahtera.

Tak berlebihan jika dikatakan, visi politik Gus Muhaimin merupakan penyempurna dari jejak perjuangan Gus Dur dalam konteks kegigihannya dalam memperjuangkan budaya kewargaan yang inklusif dan moderat untuk memperkuat persatuan bangsa yang menjadi model bagi dunia internasional, dan meneguhkan visi emansipatoris rakyat dalam menumbuhkan ekonomi-politik yang adil dan makmur, khususnya rakyat miskin dan tertindas. (hal. Xl-Xli)

Kelima, Human Capital dan Transformasi Teknologi Digital Pro Rakyat.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Periode 2019-2024 ini, bahwa human capital merupakan salah satu komponen penting dari intellectual capital bagi generasi muda dalam konteks transformasi ekonomi. Artinya, bahwa tolok ukur keberhasilan suatu bangsa ditentukan seberapa besar suatu generasi muda bangsa khususnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, ide, gagasan dan inovasi yang dimilikinya untuk ditransformasikan ke teknologi digital yang pro rakyat miskin.

Modal Sumber Daya Manusia yang demikian itu tak bisa lepas dari pendidikan yang berkualitas, dari tingkat Dasar hingga Perguruan Tinggi. Pemanfaatan APBN minimal 20 persen untuk pendidikan harus terus dikawal dengan baik. Kenapa? Dunia saat ini telah mengalami revolusi industri 4.0 yang mengubah lanskap perekonomian global.

Gus Muhaimin mengilustrasikan, sejak Tahun 2020, hasil studi Google, Temasek, dan Bain & Co, menyebutkan 41.9 persen dari total transaksi ekonomi digital negara-negara Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Nilai ekonominya mencapai 44 Milyar Dolar AS, tumbuh 11 dari Tahun 2019 dan kontribusi sebesar 9.5 persen terhadap PDB Indonesia. (hal. 262).

Oleh karena itu, visi Indonesia 2045 harus dinyatakan secara tegas, kedaulatan dan kemandirian digital menjadi prinsip penting dalam konteks transformasi digital agar generasi bangsa tidak terlalu tertinggal dengan bangsa-bangsa lain.

Keenam, Meningkatkan partisipasi perempuan di sektor-sektor publik, melindungi dari segala bentuk tindak kekerasan dan memastikan terjaminnya kesehatan reproduksi demi keberlangsung generasi Indonesia.

Tokoh pro kaum perempuan, Gus Muhaimin juga berkali-kali menekankan, kaum perempuan harus menjadi prioritas dalam pembangunan bangsa. Potensi mereka dinilai luar biasa. Selain jumlahnya jauh lebih banyak dari kaum laki-laki, mereka juga
sangat tekun, ulet, dan giat dalam bekerja.

Kaum perempuan umumnya memiliki kekuatan dan keunggulan, antara lain:

Pertama, Sebagai penyangga ekonomi keluarga. Kedua, Sebagai pusat pendidikan anak-anak. Ketiga, Sebagai penggerak sosial dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Keempat, Sebagai ujung tombak wajah budaya masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, keberadaan perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara, baik dalam konteks perlindungan dari kekerasan, mental, fisik dan seksual, juga harus dijamin hak-hak mereka dalam politik dan pemerintahan di semua level.

Membaca Visi Gus Muhaimin Tentang Indonesia, rasanya terbuka mata batin kita sebagai bangsa besar untuk optimis menempuh jalan Indonesia yang adil dan sejahtera.

* Muhammad Arwani: Pengajar di FAI, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta