Baca tanpa iklan
Upaya - Upaya Akselerasi Pembagunan Jargas
Pembangunan jaringan gas kota (jargas) telah dilakukan Pemerintah dan PGN (serta anak usahanya) sejak tahun 2009 hingga tahun 2021. Telah terbangun dan aktif melayani masyarakat masing-masing sebanyak 516.720 dan 118.718 sambungan rumah (SR) pada 18 provinsi dan 64 kabupaten/kota.
Sebagai kerbelanjutannya, Pemerintah telah menugaskan PT. PGN, Tbk sebagai Subholding Gas PT. Pertamina (Persero) untuk membangun jargas dengan total s.d 4Jt SR di seluruh Indonesia tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sebagai produk substitusi, tantangannya antara lain bagaimana memberikan layanan prima kepada masyarakat secara non stop dan tentu saja dengan harga yang bersaing dengan pemakaian LPG non PSO.
Bilamana dikembangkan pada daerah yang infrastrukturnya sudah siap maka akan tidak membutuhkan capex yang besar, namun bila dikembangkan secara merata pada 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota maka dibutuhkan komitmen dukungan finansial yang sangat besar. Keberhasilan pengembangan program jargas sangat membutuhkan usaha-usaha yang lintas sektoral.
Bisa diawali dengan kerjasama antara subhloding hulu (SHU) dan subholding gas/PGN berupa komitmen alokasi gas bumi untuk jargas dengan harga khusus. Sebaran WK dari SHU Pertamina sendiri (nyaris) tersebar merata se Indonesia, maka sebaran dari jargas sendiri akan lebih merata dibanding jargas existing.
Penggunaan volume untuk jargas sendiri porsinya sangat kecil sehingga tidak akan mengurangi keekonomian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas dalam mengembangkan lapangan gas. Bagi KKKS non SHU Pertamina, tentu saja dukungan-dukungan seperti ini akan membangun citra positif kepada stakeholder baik itu didalam maupun luar negeri.
Dengan komitmen atas alokasi dan harga, maka PGN sebagai subholding gas akan mempunyai keleluasaan mengembangkan lebih jauh jaringan gas kota yang saat ini belum ada jaringan pipa distribusi sebagai backbone infrastruktur existing jargas.
Beyond pipeline merupakan pengembangan lebih jauh atas wilayah-wilayah yang belum ada jaringan pipa distribusi, bisa berbentuk perniagaan CNG atau pengembangan perniagaan skala mini LNG. Bagi SKK Migas dan BPH Migas akan sangat membantu mengoptimalkan lifting gas bumi untuk peningkatan pemakaian gas domestik.
Keberhasilan PGN dalam mengembangkan jargas secara masif, selain akan mengurangi subsidi LPG namun akan menjadi unit bisnis yang bisa memberikan profit, apabila sektor non rumah tangga/ hotel, restoran dan kafe (HOREKA) bisa menjadi pengguna jargas dan terlayani dengan baik.
Program jargas untuk sektor rumah tangga dan HOREKA akan menjadi favorit dengan nilai kemudahan operasional dan efisiensi biaya bila dibandingkan pemakaian LPG.
Hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi BUMD untuk ikut mengembangkan jaringan gas kota pada wilayahnya masing-masing dan berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengembangkan atau Badan Usaha Swasta yang ingin melakukan diversifikasi usahanya.
Merupakan kewajiban bagi Pemerintah untuk menyediakan energi secara berkelanjutan, dengan harga terjangkau serta ramah lingkungan, maka pengembangan jargas harus didukung oleh seluruh stakeholder/pemangku kepentingan yang lintas sektoral.
Diperlukan leading sector yang bisa memberikan arahan dengan tata waktu yang jelas serta terukur. Program jargas sendiri bukan merupakan program konversi LPG, namun program ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih preferensinya mendapatkan energi. Modernitas kehidupan layaknya masyarakat di Negara Maju merupakan bonus tambahan bagi masyarakat yang sudah memilih jargas.