Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perekonomian nasional pada kuartal IV tahun 2023 bisa tumbuh 5,04 persen berkat kekuatan belanja rumah tangga, meliputi konsumsi, transportasi dan komunikasi, serta restoran dan hotel. Kontribusi belanja rumah tangga terhadap pertumbuhan pada kuartal IV-2023 itu mencapai 2,36 persen.

Baca juga: Bamsoet Apresiasi Mesin Pemilah Sampah Karya Komunitas Karya Pelajar Mengabdi Bangsa Indonesia

Kalau sebagian besar belanja rumah tangga hari-hari ini harus dialokasikan untuk beras dan bahan pangan lain yang harganya sedang mahal, kebutuhan lainnya tentu saja tidak diutamakan atau ditunda. Dampak negatifnya akan langsung dirasakan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM). Produktivitas sektor industri juga menurun karena melemahnya permintaan pasar.

Selain memperhitungkan dampaknya terhadap laju inflasi, kenaikan harga beras dan bahan pangan lain saat ini tentu saja mengeskalasi kesulitan hidup keluarga-keluarga miskin atau mereka yang berkekurangan. Masih berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga program bantuan sosial (Bansos) menjadi bukti yang menjelaskan tentang fakta kehidupan warga miskin.

Data Kementerian Keuangan cukup detail menjelaskan fakta tentang kemiskinan itu. Tahun lalu, Pemerintah mencairkan dan mendistribusikan dana Rp 492 triliun untuk mengatasi ragam masalah yang dihadapi warga miskin. Untuk PKH dialokasikan Rp 14,7 triliun bagi 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Alokasi untuk kartu sembako mencapai Rp 22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM. Inilah dua Bansos yang berdampak langsung bagi konsumsi makanan keluarga miskin di Indonesia. Dengan kenaikan harga bahan pangan saat ini, manfaat nilai Bansos itu tidak akan dapat mengatasi ragam kesulitan hidup warga miskin.

Selain warga miskin, perhatian juga patut diberikan kepada angkatan kerja yang masih menganggur serta para pekerja (buruh) berpenghasilan rendah. BPS mencatat, pengangguran terbuka per Agustus 2023 sebesar 5,32 persen, dan rata-rata upah buruh pada Agustus 2023 sebesar Rp 3,18 juta.

Tentu saja kenaikan harga bahan pangan menimbulkan kesulitan hidup bagi para buruh dan keluarganya. Karena dampak negatifnya yang demikian luas itu, kenaikan harga beras dan bahan pangan lain saat ini hendaknya segera ditanggapi dengan kebijakan serta langkah-langkah yang tepat guna.

Ingat bahwa penghasilan per kapita masyarakat tidak naik di tengah kenaikan harga bahan pangan. Salah satu opsi yang paling mungkin untuk merespons persoalan ini adalah intervensi pemerintah dengan mensubsidi harga beras.

Baca juga: Digagas Anak Bangsa, Bamsoet Dukung Pengembangan Creo Engine Ekosistem Game Berbasis Web3

Kalau pemerintah bisa mensubsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi bahan pangan tentunya jauh lebih penting. Upaya menjaga harga bahan pangan pada tingkat yang wajar tidak semata-mata untuk menahan laju inflasi.

Jauh lebih penting adalah merawat daya beli masyarakat dan kekuatan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu faktor penyangga pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau Bulog sudah menyatakan harga beras tidak akan turun karena beberapa alasan, diperlukan kerja nyata lintas sektoral untuk segera mengatasi persoalannya.(*)