PENDAFTARAN Pasangan calon kepala daerah pada tahapan Pilkada 2024 dimulai hari Selasa (27/8/2024) dan ditutup Kamis (29/8/2024).

Sehari jelang pendaftaran, dinamika politik makin meninggi. Apalagi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 60 dan 70/PUU-XXII/2024 terkait Pilkada dan DPR batal merevisi UU Pilkada, kompetisi di Pilkada makin terbuka.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang awalnya percaya diri bisa melenggang lantaran di berbagai daerah hanya akan melawan kotak kosong dan calon boneka, kini harus memikirkan strategi baru.

PDIP dan parpol non parlemen yang sebelumnya sudah mati gaya lantaran tak bisa mengajukan calon, akhirnya bisa bernafas lega.

PDIP sebagai satu-satunya parpol besar yang tak masuk KIM Plus, bisa leluasa mengajukan kandidat.

Bahkan hampir di sebagian besar daerah, PDIP bisa mengajukan kandidat sendiri tanpa perlu koalisi.

PDIP dan Anies

Hari ini, PDIP akan mengumumkan tahap ketiga calon kepala daerah baik itu calon Gubernur, Calon Wali Kota dan Calon Bupati. Sudah 305 nama calon kepala daerah yang diumumkan PDIP sebelumnya.

Sementara parpol lain yang tergabung di KIM Plus, hanya sedikit terjadi perubahan pengusungan kandidat.

Beberapa daerah yang kandidatnya akan bertarung keras antara PDIP Vs KIM Plus antara lain Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

Di Jakarta, Anies Baswedan yang identik dengan pengkritik Jokowi, namanya menguat. PDIP yang sebelumnya menjadi pengkritik Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, kini hubungannya manis.

Nama Anies sudah diusulkan DPD PDIP Jakarta untuk menjadi calon gubernur. Tinggal menunggu Megawati Soekarnoputri.

Di Banten, Airin Rachmi Diany yang tak lain kader setia Golkar, akhirnya menerima pinangan PDIP untuk diduetkan dengan Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi.

Airin yang saat Airlangga masih menjabat Ketua Umum Golkar telah mendapat rekomendasi Golkar untuk maju di Banten, namanya dicoret. Golkar yang dipimpin Bahlil Lahadia mengganti rekomendasi dengan mengusung calon dari KIM Plus yakni Andra Sony-Dimyati Natakusumah.

PDIP juga sedang menggodok nama untuk dimajukan di Jawa Timur untuk menandingi KIM Plus yang mengusung Khofifah Indar Parawansa. Mulai dimunculkan mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismanharini.

Baca juga: Pilkada Jakarta 2024 tidak Akan Menarik Bila Tak Ada Anies Baswedan, Mengapa?

Di Jawa Tengah, PDIP kemungkinan mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa untuk menghadapi kandidat KIM Plus yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Sebelumnya, putra Presiden Jokowi yakni Kaesang Pangarep akan diduetkan dengan Ahmad Luthfi di Jawa Tengah.

Tak kalah sengit, PDIP yang sebelumnya bisa mengusung calon sendiri di Sumatera Utara, kini sedang menyiapkan calon untuk menghadapi kandidat yang diusung KIM Plus, yakni Bobby Nasution. Bobby tak lain mantu dari Presiden Jokowi.

Di beberapa Kabupaten / Kota juga terjadi perubahan peta pertarungan Pilkada setelah MK memutuskan tentang ambang batas pencalonan dan syarat usia calon.

Kompetisi di Pilkada menjadi lebih terbuka dan masyarakat bisa memilih pasangan kandidat sesuai dengan hati nurani, visi-misi, program serta kemampuan kandidat.

Rakyat tak lagi hanya bisa memilih kandidat dari KIM Plus atau memilih kotak kosong atau calon boneka.

Raja Jawa

Peran civil soeciety yakni mahasiswa, dosen, guru besar, tokoh masyarakat, komika, artis, buruh dan masyarakat biasa yang rela turun ke jalan menentang langkah DPR yang akan menganulir putusan MK, mulai terasa.

Demokrasi yang mundur karena oligarki, mulai kembali ada harapan.

Pamor Raja Jawa yang disebut oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, diuji apakah bisa tetap didengar dan diikuti oleh anggota koalisi atau tidak.

Pada Kongres Nasdem yang digelar hari Minggu (25/8/2024), nama Anies Baswedan terus menggema meskipun Nasdem memilih bergabung denga KIM Plus.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga dinyinyirin serta didemo para pemilihnya lantaran memilih bergabung dengan KIM Plus.

Demokrasi Ditegakkan

MK sebagai lembaga yudikatif tertinggi dalam hal konsitusi, kembali berjalan di jalur yang benar. MK berani mendobrak oligarki yang makin mendominasi di politik dengan menggunakan kekuasaan serta hukum sebagai alat.

Pilar demokrasi yakni partai sebagai penyeimbang kekuasaan, mulai terlihat.

Keberanian PDIP berada di jalur non penguasa terus dipertahankan apalagi PDIP kini menjadi partai pengritik Jokowi.

Baca juga: Curhat Airin Ditinggal Golkar Maju di Pilkada Banten, Siang Ini Bertemu Megawati di DPP PDIP

Pers atau media yang menjadi pilar demokrasi kelima, menjalankan tugasnya secara baik dengan cara melakukan kontrol sosial terhadap upaya DPR menganulir keputusan MK.

Dan yang tak dapat dipandang sebelah mata adalah gerakan non parlemen yang melakukan aksi menentang kesewenang-wenangan DPR sebagai pembentuk UU.

Kini aksi mahasiswa tak berhenti pada revisi UU Pilkada. Mahasiswa kini makin keras  mengkritik Jokowi dan dinasti keluarganya yang berada di tampuk kekuasaan.

Tugas Bersama

Tugas kita bersama adalah menjaga agar demokrasi berjalan secara benar. Pemerintah harus terus dikontrol dan diingatkan.

Parpol jangan takut berada di luar kekuasaan atau tidak mendapat jatah kursi kabinet.

Rakyat akan menilai apakah yang dilakukan parpol oposisi demi kemajuan bangsa atau parpol ramai-ramai membebek ke penguasa demi mendapatkan kue kekuasaan saja.

Parpol yang mengikut saja kepada penguasa yang oligarki, berandil besar atas kerusakan demokrasi, dan juga kerusakan bangsa.

Jadi kini saatnya Pilkada berjalan demokratis dan calon terpilih adalah calon terbaik yang siap berjuang demi negeri.