Kita mengetahui bahwa fenomena permasalahan pada lembaga peradilan seperti pelanggaran hukum, korupsi, perselingkuhan, dan lainnya menghiasi media. 

Hal ini seperti paradoks atau buah simalakama yang tidak diketahui secara pasti mana yang menjadi ujung muara dan penyebabnya. 

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan pentingnya sebuah komitmen bersama untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hakim sekaligus peningkatan kualitas dan integritas hakim/lembaga peradilan secara seimbang atau berbanding lurus.

Mencari solusi bersama

Terdapat sebuah momen penting dalam rapat tersebut yakni komitmen bersama untuk mendukung kesejahteraan dan martabat Hakim.

Apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto melalui telepon bersama Prof Dasco merupakan hal yang melegakan para hakim. DPR pun memberi dukungan tidak memandang dari fraksi manapun.

Saya melihat hal ini menjadi sebuah momen kebersamaan dan persatuan dimana ada keinginan bersama untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas hakim yang menjadi indikator negara besar, tanpa memandang latar belakang kepentingan atau politik. 

Jenderal Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk memikirkan kesejahteraan hakim dengan menaikkan remunerasi dan tunjangan. Beliau menyampaikan bahwa hakim seharusnya tidak boleh dalam kondisi kekurangan jika ingin mendapatkan hakim yang mandiri dan bersih.

 Beliau menjanjikan untuk dapat segera memikirkan rencana aksi untuk meningkatkan alokasi keuangan untuk kesejahteraan hakim di masa pemerintahannya. Prof. Dasco juga menyampaikan bahwa Tim Ekonomi Prabowo Subianto telah mendengar perjuangan dari Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial terkait kondisi kesejahteraan hakim yang memprihatinkan.

Bagaimanapun pandangan kita tentang citra lembaga peradilan dan hakim, maupun terkait dengan rencana atau upaya untuk peningkatan kesejahteraan hakim, kita patut memberi apresiasi kepada Pak Prabowo dan Pimpinan DPR yang setidaknya berusaha untuk setidaknya mendengarkan dan memikirkan solusinya.

Apalagi kemudian timbul komitmen untuk dapat mengimplementasi segera aturan dan pelaksanaan aturan terkait dengan kesejahteraan hakim.

Hal ini setidaknya menjadi solusi kekhawatiran Komisi 3 DPR terhadap kondisi hakim dan peradilan, khususnya di daerah-daerah dan wilayah pelosok dan terpencil. Akses keadilan harus tetap terbuka dan ditegakkan sebagaimana marwahnya.

Meminjam istilah dari Dr. Hinca Panjaitan bahwa Keadilan tidak boleh menemui jalan buntu atau kembali pada fitrahnya. 

Untuk membangun lembaga peradilan yang kredibel, kita memerlukan infrastruktur lembaga peradilan dan hakim yang memadai. Maka dalam tulisan ini, saya tetap menyarankan untuk membuat aturan undang-undang yang menjamin keberlangsungan dan pelaksanaannya, seperti RUU Jabatan Hakim atau revisi terhadap undang-undang terkait yang telah ada.