Pada tahun 2020, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok tiga poin di angka 37. Melorotnya skor IPK itu membuat peringkat Indonesia juga turun drastis dari posisi 85 ke 102 dari 180 negara.

Indonesia tercatat pada peringkat yang sama dengan Gambia. Tren skor IPK Indonesia terus mengalami penurunan pada 2021 dan 2022.

Pada 2021, Indonesia mendapatkan skor 38 atau naik satu poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun skor IPK Indonesia langsung anjlok empat poin di angka 34 pada 2022. 

Skor ini tidak berubah dan bertahan ditahun 2023 dan 2024. 

Hal yang paling menjadi prioritas yang dilakukan pemerintah adalah Memperkuat KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mencegah praktik korupsi.

Kelima, Hubungan Luar Negeri dan Peran Indonesia di Kancah Global.

Sebagai negara dengan peran strategis di Asia Tenggara, Indonesia akan terus menghadapi tantangan dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan kekuatan global seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa.

Situasi yang makin memanas di Kawasan timur tengah menjadi persoalan yang akan berdampak pada perdagangan luar negeri dan ekspor dan impor minyak bumi.

Pemerintah ke depan perlu memastikan bahwa: Kebijakan luar negeri Indonesia tetap bebas dan aktif, menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan kekuatan global.

Memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas pasar ekspor Indonesia, dan menarik lebih banyak investasi asing. Serta bagaimana meningkatkan peran Indonesia dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, dan keamanan maritim di kawasan.

Keenam, Stabilitas Politik dan Demokrasi.  

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, namun tetap menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas politik.

Di masa depan, beberapa hal yang perlu diantisipasi meliputi: Polarisasi politik yang semakin tajam akibat perbedaan ideologi, suku, agama, dan pandangan politik.

Ancaman radikalisme dan terorisme, baik dari dalam maupun luar negeri.

Perlunya reformasi sistem pemilu untuk memperkuat partisipasi politik yang lebih inklusif dan mencegah politik uang.

Peran media sosial yang dapat mempengaruhi dinamika politik dan potensi penyebaran informasi yang tidak akurat.

Harapan Baru Indonesia Maju

"Harapan Baru Indonesia Maju" adalah sebuah konsep yang menggambarkan visi besar Indonesia untuk menjadi negara yang lebih makmur, berdaya saing tinggi, dan sejahtera.

Di bawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memiliki peluang untuk mewujudkan harapan ini melalui sejumlah strategi dan kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat pembangunan nasional di berbagai sektor. Dengan membentuk kabinet besar diyakini Prabowo akan mampu membawa Indonesia menuju lebih baik. 

"Harapan Baru Indonesia Maju" mencerminkan optimisme besar terhadap masa depan Indonesia sebagai negara yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui fokus pada inovasi, pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, serta penguatan sektor kreatif dan teknologi, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global dengan lebih kuat.

Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, harapan baru ini memberikan fondasi yang kokoh untuk mencapai kesejahteraan nasional dan memastikan Indonesia terus maju sebagai negara yang berperan penting di panggung global, sambil tetap menjaga identitas nasional dan keberagaman budayanya.

Dengan latar belakang militer dan politisi, pola kepemimpinan Prabowo Subianto diharapkan  menonjolkan ketegasan, kemandirian, dan kedisiplinan, dengan komitmen yang kuat terhadap keamanan negara, pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan target ambisius seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Untuk mencapainya, pemerintah akan fokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan memperkuat infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.

Sektor ekonomi kreatif, digital, manufaktur, dan pariwisata akan menjadi pilar penting dalam mencapai pertumbuhan tersebut.

Selain itu, investasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan global dan persaingan ekonomi. Tentu harapan tetap lah harapan.

Biar lah waktu yang akan membuktikan bahwa ide dan gagasan besar yang dimiliki oleh pemimpin negeri ini bisa terwujud. 

(*)