Oleh: Algooth Putranto
Penyuka Isu Politik dan Ekonomi

GELARAN pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru saja berakhir, proses penghitungan suara resmi (real count) belum usai. 

Sesuai jadwal, hasil rekapitulasi akan diumumkan secara serentak pada 15 Desember 2024.

Namun sejumlah calon pemimpin daerah dan partai pendukung sudah ribut menyatakan kemenangannya, atau sebaliknya menyatakan kekalahannya. 

Basisnya? Japat keluar (exit poll) dan hitung cepat (quick count).

Baik Exit Poll dan Quick Count keduanya berdasarkan metode kuantitatif. 

Jika Anda tahu, paham dan terlatih maka Anda akan bisa melakukan itu. 

Bahkan, kasarnya jika Anda tak cukup berotak atau berpengetahuan, asal punya uang bisa menyewa lembaga survei untuk melakukan hal ini.

Nah repotnya, baik Exit Poll dan Quick Count yang secara metodologi mengakui adanya batas kesalahan (margin of error) lantas dijadikan sebagai basis kebenaran yang mutlak untuk berdialektika oleh sejumlah petinggi partai.

Narasi tersebut makin ‘sedap’ karena adanya bumbu tudingan sikap zalim penguasa menggunakan tangan kotor aparat negara. Istilahnya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang kerap terucap oleh pihak yang kalah di pemilu. Komplit! 

Baca juga: VIDEO Kemendagri dan Mabes TNI Ungkap Sikap Resmi Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI

Jika di era Pemilu 2014 dan 2019, Partai Gerindra yang selalu kalah gemar menggunakan istilah TSM, maka tahun ini giliran PDI Perjuangan (PDIP),.

Namun ada tambahan yang lebih spesifik yakni secara terang benderang menyebut Polri sebagai tangan kotor penyebab kekalahan tersebut.

Secara terang benderang, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut keterlibatan aparat Polisi atau Partai Cokelat (Parcok) dalam pemenangan kandidat tertentu pada pilkada serentak 2024.

Tak cukup dengan tuduhan tersebut, elit PDIP bahkan menegaskan sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri dikembalikan di bawah kendali Panglima TNI atau dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri.