Menteri Trenggono pernah menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memproses kasus pagar laut di Tangerang itu secara pidana.

Yang KKP miliki, katanya, hanya kewenangan administratif berupa menjatuhkan sanksi denda.

Konon, pemasang pagar mambu ilegal itu akan didenda sejumlah Rp18 juta per kilometer. Denda yang tentu saja sangat murah. 

Bahkan hingga sekarang pun KKP tak kunjung mengungkap siapa sesungguhnya pelaku dan dalang pemasangan pagar laut ilegal itu.

Jadi, jangan berharap pelaku dan dalangnya akan terungkap, apalagi diproses pidana. 

Adapun Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pernah menyampaikan bahwa mayoritas dari 263 SHGB dan 17 SHM di area laut berpagar bambu ilegal di Tengerang itu dimiliki dua anak perusahaan Agung Sedayu Group, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. 

Lantas, mengapa KKP dan juga Bareskrim Polri tak bisa mengungkap siapa pelaku dan dalang pemasangan pagar laut ilegal itu?

Terkait pertanyaan kedua, apakah hanya 4 orang itu saja yang menjadi tersangka kasus pemalsuan surat terkait penerbitan SHGB dan SHM di Desa Kohod?

Rasanya ada pihak lain yang terlibat. 

Penyidik Bareskrim, kata Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, akan mengungkap siapa yang memerintahkan 4 tersangka itu memalsukan surat-surat.

Kita tunggu saja tanggal mainnya. 

Lantas, bagaimana dengan penerbitan SHGB dan SHM itu sendiri? Sejauh ini Menteri Nusron telah memecat 6 pejabat/pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, 2 di antaranya menjelang pensiun.

Apakah Menteri Nusron akan memproses hukum 6 anak buahnya tersebut, dan mungkin juga pihak lainnya? Kita tidak tahu. 

Kita hanya bisa berharap jangan hanya sanksi administratif yang dijatuhkan kepada mereka, tapi juga sanksi pidana. 

Pertanyaan ketiga, apakah Kades dan Sekdes Kohod hanya akan dijerat pasal pemalsuan surat?