Kolegium menjadi lebih independen, tidak berada di bawah wewenang dan struktur organisasi profesi. 

Pemerintah bersikap sebagai regulator.

Namun mirip jalan cerita film Ballerina ketika sistem yang otoriter dihancurkan maka muncul chaos. 

Apalagi Menkes Budi lalu menerbitkan Surat Edaran (SE) pada 12 Januari 2024 yang memutuskan proses pengurusan SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat dilakukan hanya dengan surat tanda registrasi (STR) dan keterangan tempat praktik, tanpa memerlukan rekomendasi dari organisasi profesi.

Walhasil IDI sebagai otoritas yang selama ini menuntut kepatuhan total kehilangan daya paksanya. 

IDI yang dulu berisi para dokter senior yang menakutkan pun mendadak tak ubahnya sekadar kumpulan arisan bapak ibu di komplek perumahan.

Baca juga: Kemenkes Buka Peluang Dokter Asing Layani Pasien dicIndonesia, Ketua PB IDI Angkat Bicara

Repotnya, IDI yang cenderung menjadi safe haven bagi dokter-dokter tua pun merengek, nah ini yang kebetulan berkelindan dengan pola komunikasi Menkes Budi selaku pejabat publik kurang elok meski menghibur.

Penulis mencatat lontaran Menkes Budi tersebut a.l terkait pernyataan bahwa laki-laki yang memakai celana jeans ukuran 33 berpotensi lebih cepat meninggal dunia karena sudah mengalami obesitas yang dikaitkan dengan risiko kematian lebih tinggi. 

Selanjutnya lagi adalah pernyataan yang menyebut orang dengan gaji Rp 15 juta memiliki kepintaran dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan bergaji Rp 5 juta. 

Pernyataan nakal nan menggelitik namun menyakitkan bagi publik yang, maaf saja, mayoritas kini puyeng dengan pendapatannya.

Hingga tulisan ini disusun keriuhan IDI vs Menkes Budi belumlah reda bahkan cenderung menambah bising Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah memasuki hitungan delapan bulan. 

Wajar jika kemudian Menkes Budi dirumorkan masuk radar reshuffle.

Sayangnya, jika mau di-reshuffle pun dasar dicopotnya Menkes Budi dengan latar belakang bukan dokter akan sulit dipertanggungjawabkan. 

Secara obyektif, kinerja Menkes Budi tak ada masalah. Jika alasannya keributan, wah ini subyektif!

Sampai saat ini, Indonesia belum pernah melakukan riset tentang Menkes berlatar dokter dan bukan dokter.