Baca tanpa iklan
Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
TRIBUNNEWS.COM - Maka hanya ada satu kata: lawan!
Kredo yang dimunculkan penyair Widji Thukul (1963-1997) dalam puisinya, "Peringatan" (1996) ini sepertinya menginspirasi para anggota DPR untuk melakukan perlawanan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada 26 Juni lalu melancarkan pukulan telak ke Senayan.
Awas, DPR melancarkan serangan balik ke MK!
Adalah Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang menyatakan, revisi Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2020 tentang MK kini tinggal disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.
UU MK yang baru itu nanti akan lebih banyak melemahkan posisi Hakim Konstitusi.
Mereka akan lebih banyak bergantung dan tunduk kepada DPR.
Sebenarnya, sudah setahun lebih amunisi itu disiapkan.
Namun DPR sepertinya menunggu momentum yang tepat. Yakni, ketika MK makin "kurang ajar".
Maka ketika MK mengetok Putusan 135/2024 pada 26 Juni lalu, DPR langsung meradang. Ihwal revisi UU MK yang tinggal disahkan pun dimaklumatkan.
Putusan MK 135/2025 itu sendiri memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal.
Pemilu nasional untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI dibersamakan.
Baru setelah 2-2,5 tahun kemudian digelar pemilu lokal yang meliputi pemilihan kepala daerah atau pilkada (bupati/walikota/gubernur) dan pemilihan anggota DPRD (kabupaten/kota/provinsi) yang juga dibersamakan.
Ada banyak alasan mengapa DPR menolak Putusan MK 135/2024, mulai dari emosional hingga konstitusional.
Yang emosional: sebagai negative legislator, MK melampaui wewenang konstitusionalnya dengan membentuk norma baru.