Oleh: Hasrullah
Dosen komunikasi Fisip UNHAS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ini bukan sekadar kasus korupsi, melainkan sebuah pertunjukan dramaturgi kekuasaan yang telanjang, yang memperlihatkan bagaimana sebuah karakter yang selama ini tampil di panggung politik sebagai sosok penuh semangat dan loyalitas tiba-tiba tersingkir dari sorotan karena sandiwara di belakang panggungnya terungkap. 

Dengan lantang saya katakan, "Saya terlalu kaget jabatan ini diberikan kepada Immanuel. Saya melihat aura dan karakternya terlalu penjilat dan tidak pantas diberikan jabatan yang strategis.", pada akhirnya, bukan sekadar emosi, tetapi sebuah refleksi dari fakta yang selama ini terbentang di depan mata publik. 

Bahwa seorang yang begitu ambisius dan dikenal karena manuver politiknya, alih-alih karena kompetensi manajerial, justru ditempatkan di posisi krusial yang mengatur hajat hidup jutaan pekerja. 

Dalam teori dramaturgi Erving Goffman, setiap manusia adalah aktor yang memainkan peran di panggung depan (front stage) kehidupan sosial. 

Immanuel Ebenezer memainkan perannya dengan apik: ia adalah seorang "relawan" yang loyal, orator yang vokal, dan figur yang seolah-olah berani melawan arus. 

Ia begitu getol menyuarakan janji-janji politik, melakukan sidak mendadak yang direkam, dan sesekali membuat pernyataan kontroversial yang menarik perhatian media.

Semua itu adalah bagian dari pertunjukan panggung depannya, yang bertujuan untuk membangun citra diri sebagai pribadi yang berintegritas dan patut diberi kepercayaan. 

Dalam ilmu komunikasi politik, pencitraan atau image management adalah hal yang lazim dilakukan oleh setiap pemerintahan. 

Tujuannya adalah untuk membangun persepsi positif di mata publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan legitimasi dan dukungan. 

Teori ini melihat interaksi sosial, termasuk di dunia politik, sebagai sebuah pertunjukan teater. 

"Panggung depan" (front stage) adalah tempat di mana para aktor (dalam hal ini, para menteri atau pejabat) menampilkan peran yang diharapkan publik. 

Di sinilah mereka menunjukkan citra yang ideal, seperti bekerja keras, peduli rakyat, dan berprestasi. 

Sebaliknya, "panggung belakang" (back stage) adalah ruang di mana mereka bisa menjadi diri sendiri, di luar pengawasan publik, dan di sinilah realitas kerja yang mungkin tidak seindah yang terlihat ditampilkan. 

Jika ada kesenjangan antara "panggung depan" dan "panggung belakang," maka yang terjadi adalah pencitraan semu. 

Dalam konteks kabinet Prabowo, fenomena "beranda depan vs beranda belakang" ini bisa dilihat dari berbagai aspek. 

Beberapa menteri mungkin sangat aktif di media sosial, sering muncul di berita, dan mengikuti berbagai acara seremonial (beranda depan), sementara capaian nyata atau kebijakan yang substansial tidak terlalu terlihat (beranda belakang).

Kesenjangan ini yang seringkali memicu kritik dari masyarakat. 

Keputusan Presiden Prabowo untuk memecat Immanuel Ebenezer secara cepat dan tegas harus dilihat sebagai langkah yang tepat dan perlu. 

Ini adalah upaya untuk menambal kebocoran kredibilitas sebelum ia membesar. 

Tindakan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada semua pihak khususnya para pejabat bahwa di kabinet ini, tidak ada toleransi untuk korupsi. 

Kasus ini juga menjadi cerminan bagi publik untuk lebih jeli dalam menilai karakter seorang figur publik. 

Bahwa penampilan di panggung tidak selalu mencerminkan kejujuran di belakang layar. 

Karakter sejati seseorang diuji, bukan saat mereka diangkat, tetapi saat kekuasaan dan godaan datang. 

Dan dalam ujian itu, Immanuel Ebenezer, di mata publik, telah gagal. 

Ini menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Integritas dan nama baik pemerintahan adalah harga mati.

Jika ada pembantu presiden yang bertabiat seperti itu, mereka harus segera dibersihkan dari kabinet. 

Keberadaan individu-individu yang merusak seperti ini tidak hanya mencoreng nama baik Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga mengkhianati kepercayaan rakyat yang telah diberikan.

Setiap pejabat yang dilantik telah mengucapkan sumpah jabatan yang sakral: "Demi Allah saya bersumpah...". 

Sumpah ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah janji di hadapan Tuhan dan negara untuk memegang teguh amanah, menjunjung tinggi integritas, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. 

Tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang adalah pengkhianatan paling telanjang terhadap sumpah itu.
 
Jika ada menteri yang hanya berfokus pada pencitraan dan tidak menunjukkan prestasi yang konkret, maka evaluasi dan bahkan pergantian kabinet bisa menjadi langkah yang diperlukan. Dalam sistem presidensial, hak prerogatif presiden untuk mengganti menteri adalah hal yang wajar. 

Argumen di balik gagasan "bersih-bersih" kabinet adalah untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen untuk bekerja demi kepentingan rakyat. 

Kinerja nyata harus menjadi prioritas utama. 

Capaian seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, perbaikan infrastruktur, atau peningkatan kualitas pendidikan, jauh lebih berharga daripada sekadar pencitraan di media. 

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa baik ia "bermain di panggung depan," tetapi dari seberapa signifikan dampak positif yang diberikan kepada masyarakat melalui kerja keras dan prestasi nyata di "panggung belakang." 

Tentang Penulis

Dr. Hasrullah, MA. adalah seorang dosen tetap di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang dikenal luas sebagai akademisi, penulis, dan komentator komunikasi politik di media nasional dan lokal.

Dr. Hasrullah dikenal sebagai sosok yang vokal dan produktif dalam kajian komunikasi politik, serta aktif membangun atmosfer akademik yang kritis dan kontekstual. 

Ia juga sering menjadi narasumber dalam diskusi publik dan media massa terkait demokrasi lokal dan nasional.

Pendidikan:

S1 Ilmu Komunikasi

S2 Ilmu Komunikasi

S3 dengan spesialisasi Komunikasi Politik

Mata kuliah yang diampu:

Pengantar Ilmu Komunikasi

Teori Komunikasi

Komunikasi Politik

Aktif sebagai kolumnis tetap di media cetak lokal seperti Fajar, dan penulis di media nasional seperti Kompas, Bisnis Indonesia, Jayakarta, dan lainnya.

Telah menulis dan menyunting berbagai buku bertema komunikasi, politik, dan sosial, seperti:

Megawati dalam Tangkapan Pers

Dendam Konflik Poso

Pertarungan Elit dalam Bingkai Media

Guru Inspiratif

Takutlah pada Orang Jujur

Pernah menjabat sebagai:

Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM

Pemimpin UPT KKN UNHAS, pencetus program KKN Internasional

Sekretaris Tim Pengembang KKN Kebangsaan 2025, program nasional yang melibatkan perguruan tinggi se-Indonesia