Muhammad Reza Al Habsyi

• Pengamat Sosial-Politik Universitas Ibnu Chaldun
• S1: Ilmu Politik Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
• S2: Pemikiran Politik Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

TRIBUNNEWS.COM -  Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal September 2025 datang di tengah derasnya tekanan publik.

Gelombang demonstrasi mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil dengan membawa “17+8 Tuntutan Rakyat” bukan sekadar peristiwa jalanan biasa. 

Ia mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil, lamban dalam menekan harga kebutuhan pokok, dan tidak cukup tegas dalam membongkar praktik korupsi.

Dalam konteks inilah, reshuffle harus dibaca sebagai respons politik terhadap desakan publik yang semakin tak terbendung.

Pertanyaan kritis pun muncul, apakah reshuffle kali ini murni langkah strategis memperkuat kinerja pemerintahan, atau hanya manuver taktis untuk meredam tekanan demonstrasi? Publik tentu tidak puas hanya dengan pergantian figur.

Mereka menuntut perubahan nyata dalam kebijakan dan arah pemerintahan. Jika reshuffle sekadar rotasi kursi untuk menjaga stabilitas politik, maka substansi tuntutan rakyat akan tetap terabaikan. 

Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap peluang yang terbuka. Reshuffle ini bisa dibaca sebagai sinyal koreksi dari Presiden.

Dengan mencopot menteri-menteri yang dianggap gagal, Prabowo memperlihatkan bahwa ia mendengar kritik dan tidak segan mengambil tindakan tegas. 

Ini penting, karena legitimasi pemerintahan tidak hanya dibangun lewat kemenangan pemilu, tetapi juga lewat kemampuan merespons kegelisahan rakyat.

Reshuffle bisa menjadi momentum awal untuk membuktikan bahwa pemerintah masih memiliki keberanian melakukan pembenahan dari dalam.

Meski begitu, reshuffle hanya akan bermakna jika diikuti dengan agenda nyata. Kabinet baru perlu dituntut untuk bekerja dengan indikator yang terukur, transparan, dan dapat dipantau publik.

Jika rakyat menuntut harga pangan turun, maka menteri baru di bidang ekonomi harus segera mengeluarkan langkah konkret, bukan sekadar retorika.

Sayangnya, justru di titik ini keraguan mulai muncul. Purbaya Yudhi Sadewa, yang belum genap 48 jam dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, langsung membuat blunder.

Dengan enteng ia menyebut “17+8 Tuntutan Rakyat” hanyalah suara sebagian kecil yang hidupnya terganggu, lalu berargumen bahwa demo akan hilang jika ekonomi tumbuh 6–7 persen.