Oleh Rinatania Anggraeni Fajriani 
Kandidat PhD University of Copenhagen 
Executive Director, EVIDENT Institute

Setiap kali Hari Ulang Tahun TNI diperingati, wacana lama kembali mencuat: “Haruskah TNI kembali ke barak?” atau “Apakah Dwifungsi TNI masih relevan?”

Namun di tengah derasnya arus kemajuan teknologi, diskursus ini terdengar seperti kaset usang yang terus diputar. Dunia bergerak cepat. 

Ancaman keamanan tak lagi sekadar soal jumlah tank atau pasukan infanteri, melainkan serangan siber, kecerdasan buatan, dan ketahanan teknologi.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tugas TNI sudah jelas: sebagai alat pertahanan negara dengan dua spektrum operasi—militer untuk perang, dan operasi militer selain perang (OMSP). 

OMSP mencakup kontra-terorisme, bantuan bencana, penjagaan perbatasan, hingga misi perdamaian dunia. 

Semua bersifat teknis dan operasional, bukan politik. 

Kerangka hukum ini seharusnya sudah mengakhiri nostalgia Dwifungsi TNI.

Revisi terbaru melalui UU No. 3 Tahun 2025 menambahkan dua mandat penting:

Membantu penanggulangan ancaman pertahanan siber.

Melindungi WNI dan kepentingan nasional di luar negeri.

Ini adalah pengakuan bahwa lanskap ancaman Indonesia kini berada di domain digital dan global. 

Namun, revisi yang sama juga memperluas daftar lembaga sipil yang dapat diisi oleh perwira aktif TNI—dari BNPB, BNPT, hingga Kejaksaan Agung. 

Langkah ini memicu kekhawatiran: jangan sampai membuka kembali pintu Dwifungsi dalam bentuk terselubung.

Sementara kita masih berkutat pada perdebatan Dwifungsi, negara lain justru sibuk membangun ekosistem inovasi pertahanan.