Komjen Dedi Prasetyo

• Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) 
• Perwira tinggi (Pati) yang telah malang melintang berkarier di Polri.
• Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

Tempat/Tanggal Lahir 

• Lahir di Madiun, Jawa Timur, pada tanggal 26 Juli 1968

Karier di Polri

Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diemban Dedi.

Berikut ini jabatan sebagai perwira tinggi di instansi Polri

• Wakapolda Kalimantan Tengah (2017)
  Karopenmas Divhumas Polri (2018)
  Karobinkar SSDM Polri (2019)
  Kapolda Kalimantan Tengah (2020)
  Kadiv Humas Polri (2021)
  Guru Besar PTIK STIK
  Asisten SDM Kapolri (2023)
  Irwasum Polri (2024)
  Wakapolri (Agustus 2025)

TRIBUNNEWS.COM - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus melakukan pembenahan menyeluruh dalam pelayanan publik, menjawab tuntutan masyarakat akan kinerja kepolisian yang cepat, adil, dan transparan.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, saya meninjau langsung implementasi Pamapta dan peningkatan pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polresta Denpasar, Polda Bali. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Quick Wins Akselerasi Transformasi Polri yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

Sesuai dengan instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, seluruh pelayanan kepolisian di SPKT, baik di tingkat Polsek, Polres, hingga Polda di seluruh Indonesia harus direvitalisasi secara menyeluruh.

Revitalisasi ini dilakukan dengan mengaktifkan kembali peran Pamapta sebagai sistem komando terintegrasi yang mampu merespons laporan masyarakat secara cepat, mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara), serta menindaklanjuti laporan kejahatan dan gangguan kamtibmas secara tepat dan terukur. 

Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan publik Polri yang modern, responsif, dan akuntabel.

Melalui revitalisasi tersebut, setiap laporan masyarakat akan langsung terhubung ke jaringan pengawasan terpadu dari Mabes hingga kewilayahan, memastikan respons cepat dan penanganan yang transparan di seluruh Indonesia. 

Saya menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik merupakan prioritas utama Polri dalam mewujudkan lembaga kepolisian yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.

Dalam arahannya, saya menyoroti pentingnya penguatan fungsi SPKT dan Pamapta. 

Pamapta harus berani dan tegas memimpin serta mengarahkan piket fungsi, karena Pamapta adalah Kapolres di luar jam dinas.

Saya juga menekankan perlunya penyesuaian pola patroli berdasarkan tingkat kerawanan wilayah agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Polri akan meluncurkan pilot project penerapan Pamapta pada pelaksanaan Apel Kasatwil mendatang sebagai model nasional dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan respon cepat di lapangan.

Dalam tinjauannya, saya memberikan perhatian terhadap peningkatan fasilitas di SPKT agar masyarakat merasa nyaman saat melapor.

Polri tengah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, antara lain ruang bermain anak, ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta ruang KASPKT yang dilengkapi perlengkapan operasional seperti rompi, senjata listrik, body vest, jas hujan, dan quick response set sabhara.

Semua ini dirancang untuk menciptakan pelayanan yang ramah, humanis, dan inklusif bagi seluruh masyarakat yang datang ke kantor polisi.

Dari sisi teknologi, Polri terus mengembangkan sistem digitalisasi pelayanan publik. Sistem pelaporan akan dilengkapi fitur identifikasi pelapor, berupa foto, nama, dan lokasi yang dapat dipantau langsung oleh petugas on duty. 

Operator di SPKT juga dapat mengarahkan kamera, melakukan video tour di titik rawan, dan memantau situasi lalu lintas secara real-time melalui video drone.

Sistem ini akan segera diintegrasikan dengan aplikasi Mabes Polri guna membentuk data tunggal tanpa duplikasi, mempercepat proses analisis, serta memastikan setiap laporan dapat direspons dengan akurat.

Saya menegaskan bahwa seluruh inovasi dan sistem pelayanan digital ini tidak boleh berhenti pada tataran formalitas. 

Semua aplikasi dan perangkat yang dibangun harus benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menjadi simbol modernisasi. Polri harus hadir dengan bukti kerja, bukan hanya janji.

Saya juga mendorong penggunaan body camera sebagai alat pengawasan dan bukti otentik dalam setiap kegiatan kepolisian di lapangan.

Langkah-langkah tersebut menjadi jawaban konkret Polri terhadap berbagai kritik dan isu negatif yang berkembang di masyarakat mengenai pelayanan kepolisian yang dinilai belum maksimal. 

Melalui transformasi digital, penguatan peran Pamapta, dan revitalisasi SPKT secara nasional, Polri menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan.

Polri harus berubah dan terus berbenah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik, dan Polri harus hadir dengan wajah humanis, profesional, dan mampu memberikan rasa aman. 

Dengan implementasi terukur dan komitmen berkelanjutan dari seluruh jajaran, Polri optimistis ke depan pelayanan SPKT di seluruh Indonesia akan menjadi simbol nyata dari transformasi Polri menuju institusi yang modern, transparan, dan dipercaya rakyat.