News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Purbaya, Palu Kematian KONI? 

Editor: Dodi Esvandi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Algooth Putranto, Community Director Evident Institute

Jadi sejak 2011 sebetulnya sudah ada tembok besar antara pembinaan atlet di dalam negeri dan karier mereka di kancah global. 

Tak banyak yang tahu bahwa KONI hanya hidup di ruang administratif, sementara atlet berjuang sendiri menembus dunia.

Saat KONI mengejar sukses PON dan kejuaraan lokal, maka KOI mengejar medali Olimpiade dan memenuhi standar internasional. 

Dua target berbeda ini menciptakan benturan kebijakan yang imbasnya pada atlet dan pelatih terjepit di antara dua sistem pembinaan yang tak nyambung. 

Sudah umum, pelatih dan pengurus cabor harus memilih—ikut struktur KONI untuk kebutuhan daerah yang kerap tak berujung ke kancah yang lebih tinggi, atau sebaliknya ikut KOI dan federasi internasional demi peluang kompetisi global. 

Akibatnya, sistem olahraga Indonesia gamang melangkah dan kusut apalagi jika sudah bicara soal pendanaan. 

KONI mengelola dana hibah dari APBN dan APBD, tetapi laporan keuangan KONI kerap jadi sorotan dan ujungnya bikin mumet siapa pun Menteri Keuangan.

Bukan rahasia lagi, sejumlah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kepolisian perihal kejanggalan dalam penggunaan dana hibah, termasuk aliran ke pihak-pihak yang tidak relevan dengan pembinaan atlet. 

Transparansi entahlah, sementara efektivitas program sulit diukur. 

KONI yang obsolete atau usang karena umumnya selalu diurus pensiunan lebih sibuk menjaga struktur, jabatan, dan acara seremonial ketimbang memikirkan masa depan atlet.

Bandingkan dengan KOI yang harus prudent (hati-hati) dalam mengelola setiap rupiah di hadapan Komite Audit IOC dan federasi olahraga internasional. 

Setiap program, setiap biaya perjalanan, dan setiap pelatnas harus diaudit dan dilaporkan sesuai standar global. 

Jadi jelas ada gap antara KOI harus bekerja dalam sistem akuntabilitas dunia dan KONI yang nyaman dalam pola lama birokrasi. 

Ini jelas paradok di tengah tuntutan agar seluruh federasi internasional menangguhkan kegiatan olahraga di Indonesia, struktur olahraga nasional ternyata selama ini belum siap menghadapi konsekuensi dari keinginan mendunia.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang kini dipimpin Erick Thohir pun berada dalam posisi sulit karena jadi sumber utama pendanaan bagi KONI dan KOI. 

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini