Ali Ridho, M.Sos.

Warga Nahdliyin

Dosen Manajemen Dakwah IAIN Manado

Penulis

Ali Ridho merupakan cendekiawan muslim yang kerap menuangkan ide mengenai islam dan perkembangan melalui tulisan di jurnal yang sudah terindeks di Google Scholar

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi umat terbesar di Indonesia, dengan jaringan kiai, santri, dan warga Nahdliyin yang hidup dari pesantren hingga kampung-kampung pelosok. Besarnya tubuh NU membuat setiap gejolak internal selalu memiliki resonansi luas. 

Karena itu, desakan mundur terhadap Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya) bukan sekadar konflik elite, tetapi stres-test terhadap legitimasi organisasi yang selama satu abad menjadi jangkar sosial-keagamaan di Indonesia.

Ketegangan ini berawal dari risalah rapat Syuriah PBNU yang memuat tanda tangan Rais Aam KH. Miftachul Akhyar dan keputusan tegas: meminta Gus Yahya mundur dalam tiga hari atau berpotensi diberhentikan. 

Fakta bahwa keputusan setinggi ini keluar dari struktur Syuriah menunjukkan bahwa gejolak bukan isu pribadi, melainkan akumulasi ketidakpuasan struktural.

Polemik makin menguat setelah publik mengetahui bahwa undangan terhadap akademikus pro-Israel Stanford University, Peter Berkowitz, bukan hanya sekali, tetapi dua kali, dan salah satunya untuk forum internal NU: Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN-NU). 

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan sentimen publik terhadap agresi Israel, tindakan ini dianggap tidak peka terhadap aspirasi warga NU yang sejak lama bersuara lantang mendukung Palestina. 

Kritik bukan hanya soal siapa yang diundang, tetapi soal apa yang dilambangkan: keputusan elit yang tidak mempertimbangkan posisi moral organisasi. 

Ketika keputusan strategis dibuat tanpa sensitivitas terhadap basis Nahdliyin, maka jarak antara elite dan akar rumput menjadi semakin tampak.

Pertemuan para kiai sepuh yang digelar Gus Yahya pada 23 November 2025 seharusnya menjadi momentum konsolidasi. Namun absennya Sekjen PBNU, KH. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), justru mempertebal dugaan adanya retakan serius di pusat. 

Ketika Ketum dan Sekjen nyaris tidak berkomunikasi, publik wajar mempertanyakan bagaimana kebijakan organisasi bisa berjalan efektif.