News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

80 Tahun Tanpa Sistem Ekonomi Pancasila

Editor: Eko Sutriyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan) dan Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin)

Oleh:  Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan/Akademisi),  Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin) yang  pernah meneliti tentang The Effect Of Comparison Of Online Consumer Review Information On Online Purchases At Online Supermarket Through Customer Value As An Intervening Variabel dan The Influence of The Employer Branding, Employee Motivation, Employee Job Satisfaction To The Employee Performance Of The Special Hospital In Jakarta

Ringkasan Opini:

  • Indonesia bersepakat mendirikan negara Pancasila, namun praktik ekonomi masih didominasi neoliberalisme yang memperlebar ketimpangan dan kemiskinan. 
  • Diskursus ini menegaskan perlunya segera mewujudkan ekonomi Pancasila sebagai antitesis kapitalisme dan komunisme, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek ekonomi melalui keseimbangan peran koperasi, BUMN dan swasta. 
  • Ekonomi Pancasila sebagai solusi konstitusional dan berkeadaban untuk membangun keadilan sosial dan keberlanjutan bangsa.
 

TRIBUNNERS - KITA telah bersepakat mendirikan negara pancasila. Inilah rumah besar ipoleksosbudhankam Indonesia.

Yang jadi masalah, mengapa ekonomi kita bukan ekonomi Pancasila?

Inilah salah satu pertanyaan ontologis saat kami melakukan diskusi terbatas di Nusantara Centre, beberapa pekan lalu.

Tentu ini penting agar kita punya persamaan persepsi soal titik temu, titik pijak, dan titik tuju dalam bernegara.

Lebih penting lagi karena ekonomi yang dijalankan adalah ekonomi pasar bebas.

Mazhanya neoliberal. Hasilnya penajaman ketimpangan dan kemiskinan.

Tentu saja ini mengkhianati ide besar para pendiri republik. Ini melawan cita-cita proklamasi. Ini kejahatan kemanusiaan. Ini rabun konstitusi dan anarkhi gagasan berdirinya negara.

Bagaimana mengatasinya? Segerakan berjalannya sistem ekonomi pancasila. Realisasikan undang-undang perekonomian nasional.

Baca juga: Indeks Pancasila Naik, BPIP Klaim Ideologi Kian Mengakar

Begitulah konsensus kami soal jawabannya.

Negara pancasila adalah antitesa dari negara kapitalisme yang imperialis dan antitesa dari negara komunis yang imperialis.

Negara pancasila menghibridasi dari kebaikan keduanya plus kebaikan dari peradaban lainnya. Ini serbuk sari. Ibarat bumbu, inilah adonan lezat yang melahirkan rasa baru.

Kita tahu bahwa anak kandung imperialisme purba adalah negara neoliberalisme.

Ini adalah wajah mutakhirnya yang berwatak eksploitatif, serakah, anti-kemanusiaan dan anti-ketuhanan.

Sistem ini tidak hanya menjajah sumber daya ekonomi negara berkembang, tetapi juga menjadikan warga negaranya sekadar pion dalam skema akumulasi modal tanpa etika, tanpa moral.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini