Stimulus fiskal diarahkan untuk mempertahankan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Hal ini sesuai fakta bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selalu sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di mana, lebih dari separuh pertumbuhan GDP dari sisi pengeluaran disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga, sekitar 2,54 persen dari 5,04 persen pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2025. 

Kemudian dari sisi moneter, mempertahankan agar suku bunga riil, yaitu selisih antara BI rate (policy rate) dengan inflasi tetap terjaga. Hal ini untuk menjaga agar asset berdenominasi rupiah, seperti yield dan harga surat berharga negara tetap menarik bagi investor asing. 

Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah dituntut untuk fokus mengatasi secara radikal dan revolusioner masalah-masalah pada sisi produksi (supply side) dengan “supply side revolution”. Salah satunya, mengurangi “technology gap” atau “knowledge gap” dis ektor manufaktur dengan negara maju. 

Selain itu, agenda kebijakan yang sangat penting dan mendesak adalah pemerintah harus fokus mengatasi kelemahan pada “institutional factor”, khususnya yang berkaitan dengan transaction cost (biaya transaksi) tinggi yang menyebabkan inefisiensi ekonomi yang tergambar pada nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang sangat tinggi. Tertinggi di antara negara-negara ASEAN. 

Akhir kata, pemerintahan Prabowo perlu belajar kepada AS, UE, Jepang, Korea dan lainnya yang mencapai status negara maju dengan sistem ekonomi pasar (kapitalis). Termasuk belajar pada kisah sukses China dengan model ekonomi hybrid, yaitu beyond socialism and capitalism. 

Pengalaman mengajarkan bahwa model ekonomi barat dan timur (China) yang sukses membawa kemakmuran dengan pendapatan per kapita tinggi karena menempatkan penegakan hukum yang sangat kuat sebagai fondasi kemajuan ekonomi.