Mahasiswa, akademikus, buruh, pers dan pegiat media sosial perlu membangun kembali kekuatan kontrol sosial yang mampu memaksa elite politik untuk tetap berada dalam koridor konstitusi.  

Kita harus mengembalikan hakikat negara sebagai Res Publica—urusan publik—bukan Res Privata atau urusan pribadi segelintir kelompok atau keluarga. 

Di saat jeda masa pemilu seperti sekarang, penyelenggara pemilu dapat melakukan pendidikan politik yang kritis menjadi kunci agar rakyat tidak mudah terbuai oleh populisme kosong atau politik gentong babi yang menukarkan kedaulatan rakyat dengan bantuan sosial pada setiap masa pemilu. 

Populisme dan demokrasi pada hakikatnya, seperti perkawinan yang dipaksakan sehingga rumah tangga yang dibangun penuh dengan manipulasi dan perselingkuhan. 

  The last but not least, intisari diskusi UNPAD menyerukan, masa depan demokrasi Indonesia tidak ditentukan elite, tetapi oleh setiap diskusi warga, setiap tulisan kritis dan setiap keberanian untuk mengatakan tidak pada ketidakadilan. 

Jangan sampai kita terlambat menyadari kedaulatan rakyat itu telah hilang, tepat di saat kita merasa masih memilikinya. 

Menjemput kedaulatan rakyat adalah tugas sejarah generasi saat ini, sebelum republik ini berubah menjadi oligarki yang berkedok dalam jubah demokrasi.