Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P., 

Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017 

Tenaga Ahli Fraksi PKB DPR RI 2024-2029

Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump telah menjelma sebagai predator global yang tak sungkan melanggar kedaulatan nasional negara lain.

Setelah mencaplok Venezuela dan mengobar konflik di Iran, AS berupaya untuk mengambil paksa Greenland yang menjadi bagian dari Denmark.

Sikap AS yang brutal tak hanya memancing resistensi dan kemarahan dari Denmark yang notabene merupakan sekutu AS di NATO, tapi juga mayoritas negara-negara Eropa.

Beberapa negara Eropa seperti Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, dan Norwegia bahkan telah memobilisasi militernya ke Greenland untuk melakukan pengamanan.

Dunia terancam terjerumus ke dalam Perang Amerika versus Eropa (Perang Amerop) yang berpotensi menimbulkan guncangan hebat pada tatanan politik dan ekonomi global.

Kemarahan Eropa pada AS berpotensi besar untuk membuncah jika Greenland diduduki secara paksa, termasuk jika AS memilih opsi militer.

Sebelumnya, Eropa dibuat murka oleh sikap AS di bawah Donald Trump yang mengajukan proposal perdamaian antara Rusia dan Ukraina tanpa melibatkan negara-negara Eropa di dalamnya.

Sebagai sesama negara kawasan, negara-negara Eropa merupakan subjek paling terdampak dari perang Rusia dan Ukraina yang telah berlangsungselama tiga tahun.

Negara-negara Eropa terpaksa menguras cadangan energinya untuk memenuhi kebutuhan energi domestik yang selama ini tergantung pada pasokan dari Rusia.

Sikap Trump yang memediasi secara sepihak di antara kedua negara yang bertikai dianggap oleh negara-negara Eropa sebagai bentuk pengabaian terhadap eksistensi mereka selaku komponen kawasan dan sekutu militer AS di benua biru.

Brutal dan irasional

Sikap AS yang selama ini berlaku unilateralistik, koersif, serta cenderung melanggar hukum internasional telah menjadi pengetahuan bersama bagi masyarakat global.

Apa yang terjadi pada Venezuela maupun Iran secara tidak langsung di awal 2026 ini tidak terlalu mengejutkan mengingat AS pernah melakukan hal serupa terhadap Afghanistan pada 2001 dan Irak pada 2003.

Hanya saja dalam kasus Greenland yang pengelolaan dan pengawasannya dilakukan oleh Denmark yang notabene merupakan sekutu strategis AS di bawah payung NATO dianggap komunitas global sebagai bentuk kebijakan yang tidak berbasis pada rational choice dalam perumusan kebijakan luar negeri pada umumnya.

Dalam perspektif hubungan internasional, laku sebuah negara yang menganut paham realisme klasik ataupun neo-realisme akan selalu difilter melalui rational choice agar langkah unilateralistik dan koersif yang diambil tidak menimbulkan damage yang besar.

Dalam kasus intensi AS untuk menguasai Greenland, AS berpotensi berhadapan pada risiko pecahnya NATO sebagai aliansi strategis militer yang selama ini menopang kebijakan luar negerinya.

Bahkan pada tahap yang ekstrim, AS berpotensi vis a vis secara langsung dengan negara-negara Eropa yang juga memiliki kekuatan militer dan senjata nuklir yang tidak bisa diabaikan. Jika hal ini terjadi, potensi pecah Perang Amerop sangat besar untuk terjadi.

Denmark sebagai negara yang terlanggar kedaulatan nasionalnya tidak berdiri sendiri.

Sejarah menunjukkan bahwa Eropa adalah kawasan yang sangat solid dalam menjaga ketahanan regionalnya yang tercermin dari kokohnya peran Uni Eropa dalam menjaga keseimbangan perekonomian dan geopolitik global.

Lepasnya Greenland dari penguasaan Denmark dapat menjadi preseden buruk bagi negara-negara Eropa lainnya. Ketahanan regional menjadi sesuatu yang lebih berharga untuk dijaga karena AS hanya bergerak pada kalkulasi kepentingan nasionalnya saja.

Intensi AS untuk mencaplok Greenland dapat menjadi momentum bagi Eropa untuk menguatkan soliditas internalnya, termasuk potensi untuk merangkul Rusia sebagai strategi perimbangan kekuatan dalam membendung AS.

Pengorbanan Eropa

Jika negara-negara Eropa cukup jeli dalam membaca formulasi kebijakan luar negeri AS dalam beberapa dekade terakhir, aliansi Eropa dengan AS adalah pola kerja sama yang lebih banyak membawa mudarat ketimbang maslahat.

Dukungan Eropa terhadap kampanye Global War on Terrorism (GWOT) selama dua dekade terhitung sejak 2001 telah membuat Eropa terseret menjadi sansak serangan kaum teroris dan memicu gejolak instabilitas politik dan keamanan di negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman.

Demikian pula rivalitas yang dibangun oleh AS terhadap Tiongkok di kawasan Pasifik telah membuat Eropa mau tidak mau kembali terseret dalam kotak aliansi militer yang fragmentatif, konfliktual, dan corong proksi AS.

Dalam kasus perang Rusia dan Ukraina, Eropa sejatinya menuai blessing in disguise karena putusnya rantai pasok energi dari Rusia suka tidak suka mendorong negara-negara Eropa untuk mengakselerasi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai solusi jangka panjang.

Namun demikian, semua pengorbanan Eropa tidak dibayar tunai oleh AS. Serangan AS terhadap Venezuela dan penetrasi kepentingan terhadap Iran merupakan cermin bahwa AS bergerak dalam pendekatan kepentingan yang bersifat konvensional: penguasaaan sumber-sumber energi fosil dalam mendukung industrialisasi domestik.

Keluarnya AS dari berbagai organisasi dan rezim internasional, termasuk UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menjadi penegas konklusi tersebut.

Strategi rasional

Bersandar kepada PBB selaku lembaga supranasional penjaga perdamaian dunia tentu bukan pilihan yang rasional bagi Eropa.

Hal yang paling memungkinkan adalah dengan menjaga soliditas internal di antara negara-negara kunci, membangun perimbangan kekuatan, termasuk merangkul Rusia yang memiliki detterence effect paling besar.

AS tentu akan berhitung secara mendalam jika Eropa bersatu secara politik dan militer. Ada konsekuensi yang besar dari sisi geopolitik dan geoekonomi apabila AS tetap menempuh jalur perang terbuka.

Di sisi lain, niat jahat AS menguasai Greenland dapat dicegah apabila kondisi domestik AS sendiri bergejolak, di mana rakyat AS menyerukan desakan kepada pemerintah untuk menghentikan aksi-aksi unilateralnya, termasuk menuntut mundurnya Trump dari kursi presiden karena menjerumuskan AS pada praktik banditisme dan predatorisme global.