News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Negara Preman? Moody's, MSCI, dan Bahaya Ekonomi ‘Jatah’

Editor: Glery Lazuardi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

MSCI - Moody’s dan MSCI beri alarm bahaya bagi Indonesia, menyoroti tata kelola dan risiko ekonomi pemburu rente.

KENAPA seorang pemilik ruko di pasar mau membayar iuran keamanan ormas? Sederhana: karena biaya melawan lebih mahal daripada biaya membayar. Rasa aman adalah komoditas yang diperjualbelikan.

Kenapa pengusaha besar mau membeli Patriot Bond yang bunga pengembaliannya tidak masuk akal? Kemungkinan besar bukan karena patriotisme, tapi karena takut izin dipersulit atau kehilangan akses proyek.

Logika 'uang damai' yang sama kini menyandera ekonomi makro kita.

Alarm Bahaya dari Moody's dan MSCI

Kita mungkin sudah kebal dan menganggap "uang jago" atau "proyek titipan" sebagai kearifan lokal (cost of doing business). Namun, pasar global tidak punya toleransi yang sama.

Awal Februari ini, Moody’s memangkas outlook Indonesia dari Stabil menjadi Negatif. Jika dibedah, alasan utama penurunan ini bukanlah fundamental ekonomi makro, melainkan kualitas institusi. Dari tiga faktor risiko utama yang mereka sorot, dua di antaranya adalah tentang ketidakpastian kebijakan dan melemahnya tata kelola (governance).

Mereka secara spesifik menyoroti risiko dari lembaga baru seperti Danantara. Dalam pandangan mereka, tanpa tata kelola yang jelas, lembaga ini berpotensi menjadi "kotak hitam" yang melahirkan kewajiban kontinjensi (contingent liabilities) bagi negara.

Di saat yang sama, MSCI memberi peringatan keras: Indonesia terancam turun kasta kembali ke Frontier Market, setara dengan Bangladesh atau Nigeria. Alasannya? Struktur kepemilikan yang buram dan perlindungan investor minoritas yang lemah.

Pesan mereka tegas: Pasar kita mulai terlihat seperti permainan yang sudah diatur (rigged game). Investor tidak akan menaruh uang di meja di mana wasitnya merangkap pemain, dan aturan main bisa berubah sewaktu-waktu sesuai pesanan politik.

Ekonomi Pemburu Rente: Jebakan Rasio Benalu

Bahaya terbesar dari ekonomi pemburu rente bukanlah korupsi itu sendiri, melainkan distorsi insentif yang mematikan inovasi.

Mari sederhanakan ekonomi kita menjadi sebuah desa dengan hanya 3 penduduk: 2 Pengusaha (Pencipta Nilai) dan 1 Pemburu Rente (Preman/Calo).

Dalam kondisi ini, ekonomi masih bisa berjalan. Sebagian keuntungan pengusaha memang tersedot untuk membayar "uang keamanan" atau membeli "surat sakti", sehingga modal yang seharusnya dipakai untuk ekspansi pabrik atau riset (R&D) berkurang. Tapi, 2 Pengusaha ini masih cukup kuat untuk "menggendong" beban biaya 1 Pemburu Rente tersebut.

Masalah fatal muncul ketika insentif berubah. Lama-kelamaan, salah satu Pengusaha berpikir: "Wah, kok lebih enak jadi Pemburu Rente? Tidak perlu modal, tidak perlu pusing inovasi, tapi uang datang terus."

Ketika logika ini menang, satu pengusaha akhirnya banting setir. Rasio pun berbalik: kini ada 1 Pengusaha yang harus menghidupi 2 Pemburu Rente.

Di titik inilah ekonomi mandek. Si Pengusaha terakhir mungkin akan bangkrut, atau ikut-ikutan berhenti berproduksi karena beban "upeti" sudah tidak masuk akal.

Kita tidak miskin, tapi kita jalan di tempat karena energi bangsa habis untuk saling memalak, bukan saling bersaing menciptakan produk terbaik.

Sinyal Pemulihan: Governance adalah Kunci

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini