RENCANA pemerintah menerapkan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu dengan klaim efisiensi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen sekilas tampak rasional.

Logikanya sederhana: jika masyarakat tidak pergi ke kantor, konsumsi BBM akan berkurang. Namun, pendekatan ini terlalu menyederhanakan persoalan dan mengabaikan perilaku nyata masyarakat.

WFH saat ini tidak bisa disamakan dengan situasi pandemi COVID-19. Saat itu, mobilitas dibatasi secara ketat melalui lockdown, sehingga penurunan konsumsi BBM terjadi karena pembatasan menyeluruh. WFH hanyalah bagian dari kebijakan yang lebih besar.

Dalam kondisi normal, WFH justru membuka ruang mobilitas baru. Hari kerja dari rumah bisa berubah menjadi hari untuk bepergian, rekreasi, atau bahkan ke luar kota. Tidak ada jaminan masyarakat akan tetap di rumah.

Akibatnya, pengurangan perjalanan ke kantor bisa digantikan perjalanan lain yang justru lebih boros BBM. Karena itu, asumsi efisiensi 20% menjadi lemah. Bahkan, ada potensi konsumsi BBM justru meningkat jika mobilitas non-kerja bertambah.

Selain itu, tidak semua sektor cocok dengan pola kerja jarak jauh. Produktivitas di banyak bidang masih bergantung pada interaksi langsung. WFH tanpa kesiapan berisiko menurunkan kinerja.

Pada titik ini, kebijakan tersebut bukan hanya tidak efektif dari sisi energi, tetapi juga bisa kontra-produktif secara ekonomi. Apalagi jika menyangkut ASN yang bersentuhan dengan pelayanan publik.

Efisiensi dalam Perspektif Kebijakan Modern

Kebijakan publik banyak dipengaruhi konsep behavioral public policy yang menekankan pentingnya perilaku manusia. Cass R. Sunstein (2008) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan aturan, tetapi juga oleh norma sosial yang juga disusun oleh pemerintah.

Dalam konteks ini, efisiensi energi tidak cukup dicapai lewat kebijakan administratif seperti WFH. Yang lebih penting adalah membangun budaya hemat energi—dan itu sangat ditentukan oleh contoh dari pemimpin.

Masalahnya, sering kali terjadi ketidaksinkronan. Pemerintah menyerukan penghematan, tetapi pejabat tetap menunjukkan pola hidup boros energi: penggunaan kendaraan dinas berlebihan, pengawalan berlapis, hingga mobilitas tinggi yang tidak efisien. Pesan kebijakan menjadi tidak kredibel.

Masyarakat pada akhirnya lebih percaya pada tindakan daripada imbauan. Konsep norm signaling menunjukkan bahwa perilaku elit memberi efek langsung pada perilaku publik. Ketika elit memberi contoh, masyarakat cenderung mengikuti. Sebaliknya, tanpa keteladanan, kebijakan kehilangan daya dorongnya.

Karena itu, efisiensi BBM seharusnya tidak berhenti pada kebijakan teknis, tetapi juga menyentuh aspek simbolik. Penggunaan transportasi umum oleh pejabat, pengurangan fasilitas berlebih, dan efisiensi mobilitas dinas akan memberi dampak nyata sekaligus membangun kepercayaan publik.

Keteladanan sebagai Fondasi Efisiensi Negara

Efisiensi pada dasarnya adalah soal keteladanan. Negara tidak cukup hanya mengatur, tetapi harus memberi contoh.

Langkah konkret sebenarnya sederhana. Pertama, mendorong pejabat menggunakan transportasi umum dalam aktivitas tertentu. Ini bukan sekadar simbol, tetapi juga bentuk nyata penghematan sekaligus peningkatan kepercayaan terhadap layanan publik.

Kedua, meninjau ulang sistem pengawalan pejabat. Praktik pengawalan berlapis sering kali tidak proporsional. Kecuali untuk presiden dan kondisi khusus, pengawalan dapat diminimalkan. Selain menghemat BBM, langkah ini juga mendekatkan pejabat dengan masyarakat.