Bank sentral China, People Bank of China (PBOC) menghambat bank-bank China meminjam ke luar negeri dan membatasi nilai saham yang dapat dibeli oleh investor asing di pasar saham China. Kebijakan ini efektif mengeliminir aliran hot money dan mengurangi fluktuasi harga saham (Eichengreen, 2023). 

Hingga saat ini, PBOC membatasi peredaran yuan China secara internasional. Mata uang yuan China belum secara penuh dan bebas dikonversi ke mata uang lainnya.

Sejalan dengan Eichengreen dan Kawai (2015), PBOC juga membuat dua pasar uang yuan China, yaitu pasar mainland (China daratan) dan pasar offshore (di luar China daratan). 

Hal ini tercermin pada dua suku bunga, yaitu suku bunga pasar uang dalam negeri, CNY (mainland) dan pasar uang luar negeri, CNH (offshore). Selisih suku bunganya mencapai 10 persen.  

Kebijkan ini bertujuan menjamin ketersediaan yuan China bagi para importir di luar negeri, tetapi pada saat yang sama, PBOC mengontrol lalu lintas devisa antar negara. Mata uang yuan China diperdagangkan secara bebas di pasar uang dalam negeri, tetapi dilakukan pembatasan transaksi di pasar uang yuan China di luar negeri (offshore).

Lalu apa yang bisa dipelajari oleh pemerintah Indonesia dari state capitalism model China? Opsi kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk menjamin agar penerapan state capitalism tidak melahirkan gejolak nilai tukar rupiah per dollar AS dan IHSG? 

Salah satu risiko yang perlu dimitigasi adalah meningkatnya persepsi risiko akibat perubahan kebijakan ekonomi nasional. Country risk premium naik. Melalui risk premium channel menyebabkan net outflow modal asing, depresiasi ekstrim rupiah per dollar AS dan IHSG melemah. 

Akhirnya merujuk pada Mundell – Flemming policy framework, impossible trinity, salah satu opsi kebijakan yang dapat dilakukan dalam regim state capitalism agar tidak menimbulkan gejolak nilai tukar dan IHSG adalah bergeser secara gradual ke regim capital control (pembatasan arus modal). Opsi ini tetap menjaga independensi kebijakan moneter.

Pilihan ini bertujuan mengurangi dampak buruk sentimen negatif akibat perubahan arah kebijakan makro ekonomi nasional terhadap pasar uang dan saham.