Program makan bergizi dapat membantu meningkatkan asupan gizi anak, konsentrasi belajar, kehadiran di sekolah, serta kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. WFP dalam publikasi The State of School Feeding Worldwide tahun 2025 menekankan bahwa program makan sekolah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan pangan, tetapi juga dengan sistem pangan, ekonomi lokal, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan sosial.

Program makan sekolah yang terhubung dengan petani lokal dapat memperkuat ekonomi, mendukung penghidupan pedesaan, serta membuat sistem pangan lebih resilien dan inklusif.

Meskipun memiliki potensi besar, multiplier effect MBG tidak secara otomatis terjadi. Terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dan menjadi fokus diskusi. Pertama, risiko kebocoran manfaat ekonomi. Jika bahan pangan dipasok oleh perusahaan besar dari luar daerah, pelaku lokal hanya menjadi penonton.

Kedua, risiko inflasi pangan lokal. Permintaan besar tanpa kesiapan pasokan dapat mendorong kenaikan harga komoditas tertentu. Ketiga, risiko terhadap kualitas dan keamanan pangan.

Program berskala besar memerlukan standar higienitas, pengawasan gizi, serta mekanisme penanganan keluhan yang ketat. Keempat, risiko tata kelola anggaran, termasuk potensi ketidakefisienan, keterlambatan pembayaran, dan lemahnya pengawasan dalam proses pengadaan. 

Dengan tegas, pemerintah telah menetapkan nilai rupiah untuk masing-masing proses dan pihak, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, OHP, serta nilai margin bagi pengelola dapur.

Oleh karena itu, tata kelola MBG harus berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi lokal, serta evaluasi berbasis data dan kinerja. Pemerintah perlu membangun sistem digital untuk memantau pengadaan, kualitas makanan, harga bahan baku, jumlah penerima, kinerja dapur, serta keterlibatan UMKM.

Selain itu, perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam melakukan riset dampak, audit sosial, evaluasi gizi, serta pengembangan model rantai pasok lokal.

Agar multiplier effect MBG optimal, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan. Pertama, MBG harus diposisikan sebagai kebijakan lintas sektor yang menghubungkan gizi, pendidikan, pertanian, UMKM, dan ketenagakerjaan.

Kedua, pemerintah daerah perlu diberi ruang untuk mengintegrasikan bahan pangan lokal ke dalam menu MBG sesuai dengan potensi wilayah. Ketiga, koperasi, BUMDes, kelompok tani, nelayan, dan UMKM perlu dimasukkan ke dalam sistem kemitraan yang transparan.

Keempat, pengawasan kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Kelima, evaluasi dampak ekonomi dan sosial perlu dilakukan secara berkala agar program dapat diperbaiki berdasarkan bukti empiris.