Ketiga, memperkokoh literasi algoritmik. Pendidikan politik harus melampaui sekadar tata cara mencoblos. Pemilih perlu diberi pemahaman tentang bagaimana algoritma bekerja memengaruhi keputusan mereka. Agar pemilih mampu bersikap kritis terhadap informasi yang mampir di lini masa.

Kedaulatan rakyat seharusnya lahir dari perenungan yang merdeka. Kedaulatan rakyat bukan dari hasil rekayasa kode-kode komputer. Penyelenggara pemilu tidak boleh membiarkan algoritma menentukan arah politik tanpa kendali etika dan hukum.

Jika tidak ada regulasi yang valid, maka demokrasi Indonesia akan berubah menjadi sekadar simulasi yang dikendalikan oleh mereka yang memiliki data paling banyak dan mesin paling canggih.

Akhirulkalam, melawan tirani algoritma adalah perjuangan untuk merebut kembali akal sehat demokrasi. Penyelenggara pemilu harus mampu memastikan bahwa di dalam bilik suara, yang berdaulat adalah hati nurani manusia.

Jangan sampai pemilu 2029 manipulasi opini pemilih justru mendominasi tahapan kampanye pemilu. Jika demikian, kedaulatan rakyat dapat dikalkulasi oleh mesin yang memanipulasi emosi pemilih demi kepentingan kekuasaan.