News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Prabowonomics, di Antara Sosialisme dan Kapitalisme

Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

RAPAT PARIPURNA DPR - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat paripurna DPR beragendakan antara lain penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal oleh Presiden Prabowo. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Atau model pembangunan ekonomi China lebih cocok disebut managed capitalism atau mayor economy. Atau kapitalisme dengan karakteristik nilai dan budaya China. 

State capitalism China berbeda dengan model free market economy dalam model pembangunan ekonomi barat yang mengutamakan peran mekanisme pasar. Peran private sector (swasta) sangat dominan. 

China Hybrid Economy dalam pandangan Keyu Jin lebih mengutamakan peran pemerintah (mayor economy) melalui instrumen kebijakan fiskal, moneter, kebijakan industri yang terkendali, pengaturan sistem keuangan (menganut capital control), pembiayaan oleh negara, dan mengutamakan peran State Own Entreprises (SOEs). 

Lalu bagaimana dengan Prabowonomics? Gagasan besarnya dapat ditelusuri dalam buku yang ditulis presiden Prabowo sendiri berjudul: “Paradox Indonesia dan Solusinya” yang terbit pada Mei 2022. 

Gagasan besarnya mengenai state capitalism kembali diulang dalam pidatonya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu 20 Mei 2026. 

Gagasan state capitalism berawal dari diskusi meja makan dengan ayahnya, Prof. Sumitro tentang ekonomi campuran atau mixed economy yang bukan kapitalisme (beyond capitalism) dan bukan sosialisme (beyond socialism). 

Prabowonomics diistilahkan sebagai state capitalism atau mayor economy. 

Rujukannya jelas, ayat 2 dari pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara. Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Prabowonomics juga tentu kontras dengan gagasan ekonomi liberal, seperti pemikiran Milton Friedman, Von Hayek, dan Thatcher. 

Mereka berpandangan bahwa “the best government is the least government”. Semakin kecil peran pemerintah semakin baik. Pemerintah hanya sebagai pengawas atau regulator. 

Prabowonomics ingin memutar arah pembangunan ekonomi nasional dari ekonomi pasar liberal menuju state capitalism yang menempatkan pemerintah bukan sekedar pengawas. 

Pemerintah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi nasional sebagai prime mover atau pelopor.  

Sama dengan state capitalism China, gagasan state capitalism Indonesia juga menimbulkan resistensi tidak hanya dari pemikir beraliran liberal, tetapi juga dari investor global. 

Hal ini tercermin pada net outflow modal asing dari Indonesia stock exchange market yang mengerek IHSG ke titik terendah dalam setahun terakhir menjadi 6.318 pada Rabu, 20 Mei 2026. 

Demikian juga dengan net outflow modal asing dari pasar surat berharga negara (SBN) dan pasar uang nasional yang menyebabkan kurs rupiah per dollar Amerika Serikat (AS) melemah hingga mencapai rekor terendah sekitar Rp. 17.598 per dollar AS.  

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini