MENJELANG Muktamar ke-35, suasana di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) mulai memanas. Nama-nama bermunculan. Silaturahmi politik makin intens. Poros-poros mulai saling membaca arah. 

Sebagian bergerak terang-terangan, sebagian lain masih bergerak dalam ruang-ruang yang sunyi.

Semua tampak biasa saja bagi organisasi sebesar NU. Muktamar memang selalu menghadirkan dinamika.

Tetapi ada satu hal yang akhir-akhir ini terasa mengganggu: bayang-bayang kekuasaan negara yang terlalu jauh masuk ke dalam rumah NU.

Kita mulai mendengar percakapan tentang siapa yang direstui penguasa, siapa yang dekat dengan presiden, siapa yang mendapat dukungan jaringan negara, bahkan siapa yang dianggap “aman” bagi kekuasaan. 

Seolah-olah Muktamar NU hanya bisa selesai jika ada lampu hijau dari negara.

Sebagai warga nahdliyin, saya merasa cara berpikir seperti ini bukan hanya keliru, tetapi juga menyakitkan secara historis.

Sebab NU bukan organisasi yang lahir dari rahim kekuasaan negara. Justru negara ini berdiri karena jasa para ulama NU.

Karena itu, terasa tidak pantas apabila pemimpin NU harus terlebih dahulu mendapat restu dari penguasa negara yang negaranya sendiri ikut didirikan oleh para kiai NU.

Kadang kita terlalu mudah melupakan sejarah. Padahal republik ini dibangun bukan hanya oleh pidato para nasionalis di kota-kota besar, tetapi juga oleh doa, fatwa, dan darah para kiai di pesantren-pesantren kampung.

Ketika republik ini belum punya tentara yang kuat, belum punya birokrasi yang rapi, bahkan belum punya legitimasi yang kokoh di mata rakyat, para ulama NU sudah lebih dulu menjaga republik ini dengan pengaruh moral mereka.

Hubungan Soekarno dengan KH Hasyim Asy'ari adalah salah satu contoh paling penting. Bung Karno berkali-kali datang meminta pandangan kepada Hadratus Syeikh.

Dalam banyak catatan sejarah, para pemimpin republik memahami bahwa dukungan ulama NU bukan sekadar dukungan politik, tetapi legitimasi moral bagi berdirinya Indonesia.

Yang datang kepada kiai adalah presiden. Bukan kiai yang datang meminta restu kepada presiden.