Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei terakhir Center Strategic and International Studies (CSIS), menunjukkan masih banyak publik yang tak puas dengan kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam satu tahun terakhir.
Ketidakpuasan paling besar terjadi pada bidang ekonomi.
Saat ditanya mengenai penilaian secara umum terhadap fungsi DPR, sebanyak 48,2 persen responden menyatakan tidak puas.
50,6 persen menyatakan kepuasannya.
"Satu tahun pascapilpres, publik masih terbelah dua, dan terpolarisasi. Banyak yang menyatakan puas, tapi masih banyak juga yang menyatakan tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-JK," kata peneliti CSIS, Arya Fernandez, saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (25/10/2015).
Saat ditanya mengenai kinerja pemerintah di bidang ekonomi, sebanyak 69,1 persen menyatakan tidak puas.
Hanya 30 persen publik yang puas dengan kinerja di bidang ekonomi.
Pelemahan ekonomi yang terjadi dalam satu tahun pemerintahan, ditengarai sebagai penyebabnya.
"Walau sudah ada lima paket kebijakan ekonomi, publik masih menunggu implementasi dan hasilnya," kata dia.
Di bidang politik, 53 persen responden menyatakan tak puas dan 40 persen menyatakan puas.
Di bidang hukum, 45,8 persen menyatakan tidak puas dan 51,1 persen menyatakan kepuasannya.
Kepuasan tertinggi publik ada di bidang Maritim, dengan 59,4 persen menyatakan kepuasannya.
Hanya 32,8 persen yang menyatakan tidak puas.
Meski tidak puas dengan kinerja Jokowi, namun publik masih menyatakan kepercayaannya kepada Jokowi-JK.
>