TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wacana redenominasi oleh pjs Bank Indonesia, Damin Nasution menuai sindiran dari politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Bambang, dalam kapasitasnya sebagai salah seorang nggota Badan Anggaran DPR menyindir Darmin Nasution seperti dokter menawarkan obat yang salah.

Ditegaskan, ketika perekonomian kita butuh kebijakan suku bunga yang kompetitif, Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru ini malah bicara redenominasi rupiah, sesuatu yang sama sekali tidak relevan dengan keinginan bersama memulihkan kinerja dunia usaha nasional.

"Inisiatif Darmin mewacanakan redenominasi rupiah saat ini sungguh sangat berbahaya. Wacana redenominasi rupiah bisa menimbulkan panik dalam masyarakat kita, karena bisa disalahtafsirkan sebagai sanering atau pemotongan nilai uang. Bahkan sangat mungkin mendorong masyarakat, khususnya deposan besar, untuk tidak percaya lagi terhadap valuta rupiah. Seperti dokter yang salah kasih resep," kata Bambang Soesatyo kepada Tribunnews, Rabu (4/8/2010).

"Karena itu, sebelum masyarakat dibuat kalang kabut, saya berharap Komisi XI DPR dan juga presiden, memerintahkan Darmin berhenti mewacanakan redenominasi rupiah. Pertama, karena isu redenominasi rupiah adalah persoalan yang teramat sensitif bagi semua elemen masyarakat. Kedua, karena redenominasi rupiah bukan soal yang urgen untuk saat ini," paparnya.

Ditegaskan, sebagai Gubernur BI yang baru, Darmin mestinya memrioritaskan upayanya menurunkan suku bunga untuk kredit investasi dan kredit modal kerja bagi pemulihan kinerja sektor riil dalam negeri, merancang pembiayaan usaha khusus yang bisa diserap UMKM, mewaspadai dan mengelola gelembungnya  hot money, serta 'memaksa' pemodal dan pemilik asing dalam industri perbankan kita aktif membiayai investasi baru.

Itulah prioritas permasalahan yang ada saat ini. Dan bukan redenominasi rupiah. Dalam konteks ini, kata Bambang, peran Komisi XI DPR menjadi sangat penting karena ada kontrak politik saat memilih Darmin sebagai Gubernur BI. Salah satu poin dari kontrak politik itu adalah mewajibkan atau perintah kepada Darmin. untuk merancang kebijakan moneter yang mendukung pembangunan, pemulihan dan penguatan kinerja dunia usaha nasional.

"Salah satu aspek paling utama yang harus dikerjakan Darmin saat ini adalah segera memperkecil spread bunga deposito dan bunga kredit untuk kegiatan produktif, agar penurunan suku bunga segera terwujud," ujarnya.

"Saya menilai, inisiatif Darmin mewacanakan isu redenominasi rupiah sebagai upaya mengalihkan persoalan. Mungkin, Darmin khawatir dia tak bisa menurunkan suku bunga sebagaimana diharapkan masyarakat dan DPR," katanya lagi.

Bambang berargumentasi, dirinya tidak mengatakan redenominasi rupiah tidak penting. Akan tetapi, katanya, perlu ditekankan untuk tidak ceroboh mengelola isu yang satu ini. Lebih dari itu, imbuhnya, redenominasi rupiah bukan masalah yang harus diprioritaskan sekarang. (*)