DPK BNI Papua Dekati Rp 2,6 Triliun
BNI yakin target penghimpunan DPK di wilayah Papua dan Papua Barat pada tahun 2012 sebesar Rp 2,6 triliun akan tercapai.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkirakan target penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di wilayah Papua dan Papua Barat pada tahun 2012 akan tercapai, yakni sekitar Rp 2,6 triliun. Ini memungkinkan karena hingga akhir September 2012, DPK yang sudah terhimpun mencapai sekitar Rp 2,3 triliun.
“Target (DPK) kami ke depan, sampai akhir tahun, sudah hampir 100 persen tercapai. Target 2012 adalah Rp 2,6 triliun, sampai akhir September 2012 sudah mencapai Rp 2,3 triliun. Artinya bisa lebih dari itu. Kami akan lebih baik lagi. Dengan segala keterbatasan, kami harapkan lebih banyak lagi sehingga target dapat lebih maksimal lagi,” tutur Pemimpin BNI Kantor Wilayah Papua Loedwik Patihahuan di Jayapura, Kamis (1/11/2012).
Loedwik, yang biasa dipanggil Rully, mengatakan, pihaknya optimis penghimpunan DPK bisa lebih tinggi lagi karena beberapa alasan. Pertama, BNI telah secara resmi membuka Kantor Wilayah di Papua, sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan tidak perlu lagi dilakukan di tempat yang sangat jauh seperti sebelumnya, yakni dari Kantor Wilayah BNI Makassar, Sulawesi Selatan.
Kedua, potensi nasabah di Papua dan Papua Barat masih sangat luas untuk digarap. Salah satu kelompok masyarakat yang sangat berpotensi adalah pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Saat ini, BNI sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mengelola dana kas mereka.
Ketiga, pasar konsumer dan ritel di Papua dan Papua Barat belum tergarap maksimal oleh kalangan perbankan. Sebagai contoh, pasar kredit pemilikan rumah (KPR) di Papua dan Papua Barat yang sangat menjanjikan karena nilai satuan per nasabahnya bisa jauh lebih tinggi dari daerah lain, termasuk di Jawa.
“Sebagai gambaran, dari segi nilai kreditnya, rumah sederhana di Jawa harga jualnya Rp 95 juta, sedangkan di Papua bisa mencapai Rp 145 juta. Hampir dua kali lipat. Jadi kalau saya ekspansi di Pulau Jawa itu nilainya 10, di sini bisa 20, dengan jumlah orang yang sama. Karena harga barangnya sangat mahal. Itu yang kami harapkan,” tutur Rully. (*)
BACA JUGA: