TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Djoko Siswanto, Direktur BPH Migas mengungkapkan hingga Oktober 2012 sebanyak 551 kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Sepanjang Januari hingga Oktober 2012, memang terjadi 551 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi," ungkapnya kepada wartawan, dalam Polemik Sindo Radio yang mengangkat topik "Susahnya Mengatur BBM, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (1/12/2012).

Tegas dia, sebanyak 551 kasus inilah yang tertanggap dan barang buktinya ada. "Inikan seperti gunung es, yang tertangkap saja sebanyak itu," ujar Djoko.

Lebih lanjut dia mengutarakan berdasarkan aturan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 15 yang menyatakan bahwa titik serah BBM bersubsidi itu di penyalur di SPBU. Bukan di Depot Pertamina.

Harga BBM bersubsidi yang dibeli oleh Penyalur adalah Rp4.500 per liter. Bukan Rp4.300 per liter, seperti yang terjadi saat Hiswana Migas membeli di depot.

"Faktanya, bila mengacu pada Perpres nomor 15, Hiswana Migas masih membeli dari Depot dengan harga Rp4.300. Inikan salah. Ini sangat-sangat salah tidak sesuai Perpres nomor 15," sebutnya.

"Kan tidak semua yang keluar dari Depot itu sampai ke masyarakat. Celakanya lagi negara membayar subsidi semuanya yang berdasarkan yang keluar dari Depot. Padahal kan BBM bersubsidi belum tentu sampai ke masyarakat," ujarnya.

Itulah, menurutnya, yang salah dari manajemen dan harus diperbaiki untuk mengurangi penyalahgunaan.

"Inilah dulu yang harus dibenahi. Hiswana jangan membeli BBM bersubsidi di Depot dengan harga dibawah harga subsidi. Belilah dengan harga keekonomian, dan kalau kalian menjual ke masyarakat dengan harga subsidi, tunjukkan ke negara, tunjukan kepada BPH siapa konsumennya, berapa volumenya," keluhanya. (*)

BACA JUGA: