TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Target pembangunan tahun 2014 akan sulit dicapai. Selain target swasembada 5 komoditas yang tak tercapai, penurunan penduduk miskin juga sulit tercapai jika melihat tren beberapa tahun terakhir yang hanya di bawah 1 persen per tahunnya.

Sampai dengan akhir 2012 angka kemiskinan mengalami penurunan 11,66 persen. Namun hanya turun hanya 0,3 persen saja. Saat ini jumlah penduduk miskin mencapau 29 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 18 juta jiwa berada di pedesaan (64 persen). Sementara di perkotaan sebanyak 10,51 juta jiwa (36 persen).

Situasi diatas menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di pedesaan cukup serius. Hingga pengujung masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu II ini faktanya kehidupan penduduk desa yang tak lain adalah petani masih jauh dari kata sejahtera.

Menurut Said Abdullah, manager advokasi Koalisi Rakyat untuk kedaulatan pangan (KRKP), kenyataan diatas menunjukkan bahwa pembangunan di pedesaan gagal dilakukan khususnya disektor pertanian. Kemiskinan masih melekat dalam kehidupan petani. "Resep pembangunan di desa, disektor pertanian gagal memberikan kesempatan dan jaminan bagi perbaikan kehidupan petani," ujar Said, Kamis (2/5/2013).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, upaya pengentasan kemiskinan diarahkan pada tidakan kuratif. Dalam musrenbang nasional 2013 pemerintah lagi-lagi menyodorkan pemberian Bantuan Langsung Tunai, Raskin atau food for work sebagai resep. “Cara-cara tersebut sebenarnya hanya menyelesaikan masalah diujungnya saja, tidak menyentuh akar permasalahannya. Pemerintah lebih suka memilih cara instant supaya mudah dihitung, terlihat hasilnya dan dinilai berhasil. Padahal upaya seperti itu hanya sesaat, ungkap Said.

Petani saat ini mengalami tekanan luar biasa, tidak hanya dari kondisi iklim yang terus berubah, namun juga tekanan kebijakan. Melebarnya pintu impor pangan, rendahnya harga produk pertanian lokal, rendahnya jaminan sosial menyebabkan petani terus bergelut dengan kemiskinan. Semua itu diperparah dengan problem mendasar yang tak kunjung diselesaikan, yaitu soal agraria.

Menurut Said, pengentasan kemiskinan adalah kewajiban negara bukan sekedar program biasa. Untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan, kuncinya pada reforma sumber-sumber agraria.

"Akses terhadap sumber-sumber agraria harus diberikan sebesar-besarnya pada petani. Hingga 2008 diprediksi tak kurang dari 18 juta Rumah tangga petani gurem yang ada di pedesaan dengan penguasaan lahan hanya 0,25 ha," jelas Said.