TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menilai langkah pemerintah yang tercermin dalam Paket Kebijakan Ekonomi termasuk terlambat dan tidak konkrit untuk mengatasi kondisi krisis ekonomi yang terjadi saat ini.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis menilai, Paket Kebijakan Ekonomi Makro yang baru saja diumumkan oleh Presiden SBY melalui Menteri Perekonomian Hatta Rajasa seharusnya sudah ada sejak dulu dan dilaksanakan.

“Problemnya, implementasi dan birokasinya. Apakah sudah siap? Masalah lain, saya lihat di sini pola anggaran tidak berubah. Jadi untuk kebijakan seperti ini yang perlu anggaran tambahan dari mana biayanya,” ujar Harry dalam rilisnya, Jumat (23/8/2013).

Yang terpenting saat ini, lanjutnya, adalah bagaimana menetralisir penurunan nilai rupiah. Sejauh ini tidak ada kejelasan. Peluang untuk rupiah melemah akan tetap terjadi. Untuk itu, apakah langkah-langkah pemerintah bisa menyerap nilai ekonomi dari pelaku ekonomi seperti eksportir atau importir.

Dalam kesempatan terpisah Wakil Sekjen Partai Golkar, Hariyadi B. Sukamdani mengamini pandangan Harry Azhar Azis. Menurut Hariyadi konsep pemerintah bagus namun sektor riil saat ini masih menunggu dan menanti (wait and see) teknis dari seluruh keputusan tersebut.

“Misalnya dikatakan perihal pemotongan pajak ke perusahaan padat karya, teknisnya seperti apa. Demikian juga yang dikatakan sebagai stimulus. Seperti apa. Teknisnya masih kami tunggu,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjut dia, sejak 2010 kami sudah berulang kali memperingatkan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang tidak sekadar berorientasi populis. Jika hasilnya sekarang seperti ini, artinya ya memang terlambat.