Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 perubahan (APBD-P) mengalami kenaikan dibanding APBD 2013 pokok, yakni bertambah Rp 400 miliar lebih. Atau naik dari Rp 2,09 triliun menjadi Rp 2,2 triliun.

Sesuai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Bappeda dan DPRD Makassar (ditunda sementara pembahasannya), sebanyak Rp 100 M dari pertambahan anggaran Rp 400 miliar lebih itu akan dialokasikan untuk belanja langsung.
Belanja langsung yakni, infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan, dan sebagainya. Sisanya, Rp 312 miliar akan dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebut saja belanja untuk gaji pegawai.

Kepala Bappeda Makassar, Syahrir Sappaile, mengatakan, besarnya belanja tidak langsung dibanding rencana belanja langsung lantaran Pemkot mendapat suntikan dana dari APBN sebanyak Rp 200 miliar untuk sertifikasi guru.

"Dana sertifikasi guru itu sementara disalurkan, mau habis," kata Kepala Bappeda Pemkota Makassar Syahrir Sappaile di ruang kerjanya, Kantor Balaikota, Makassar, Selasa (27/8/2013).

Menurut Syahrir Sappaile yang juga Koordinator Tim Anggaran Daerah (TAPD) Pemkot Makassar ini, bertambahnya APBD-P 2013 ini menyusul kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Makassar.

"Itu dari PAD murni berupa pajak retribusi, Rp 80 miliar, pajak hotel jadi andalan (pajak penyumbang terbesar)," ungkap Syahrir Sappaile.

Sumber PAD Pemkot yang menyebabkan kenaikan APBD-P 2013 ini, yakni, PAD murni Rp 80 miliar ditambah sisa lebih penggunaan anggar (Silpa) 2012 atau awal 2013, Rp 200 miliar.

Selanjutnya dana sertifikasi guru Rp 200 M yang ditransfer ke APBD Pemkot Makassar. Komposisi pendapatan Pemkot Makassar, yakni PAD murni dan dana perimbangan (seperti dana sertifikasi guru untuk tahun ini).

Syahrir menerangkan, dominasi anggaran untuk belanja pegawai bukan berarti Pemkot Makassar kurang pro untuk infrastruktur.

"Itu karena kebijakan pusat, seperti untuk sertifikasi guru ini ada masuk Rp 200 miliar, ya kita peruntukkan bagi guru. Soal infrastruktur kita selalu memberi porsi anggaran terbesar kepada dinas PU dibanding yang lainnya. Hanya saja, kenapa realisasinya kurang akhir-akhir ini, itu karena persoalan tender, apalagi untuk APBD-P ini pembahasannya ditunda lagi karena dewan katanya masih sibuk," jelas Syahrir.