TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar memprediksi maskapai nasional milik pemerintah, PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) tidak lama lagi akan dikubur dalam keadaan merugi.

"Penguburnya diduga dilakukan pemerintah Amerika Serikat menggunakan tangan perusahaan penyewa pesawat International Lease Finance Corporation (ILFC)," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/9/2013).

Dikatakan Junisab, menurut informasi yang diterima IAW bahwa pada hari Rabu (11/9/2013) lalu antara jam 13.00 sd 15.00 WIB telah berlangsung rapat di lantai 22 Kementerian Perhubungan terkait dengan PT MNA. Peserta yang hadir adalah Direksi PT MNA dan dari Dirjen Perhubungan Udara. "Uniknya, rapat itu dipimpin oleh Dino Pati Jalal mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat," tambahnya.

Menurut Junisab, rapat itu dilakukan karena PT MNA gagal membayar sewa dan perawatan 4 unit pesawat Boing 737 selama 9 bulan dimana angkanya diprediksi lebih dari 3 juta dolar AS kepada ILFC yang berkantor pusat di Amerika.

"Bagi publik, informasi itu patut untuk diketahui karena ternyata hanya tinggal satu unit pesawat milik PT MNA. Dan besar dugaan bahwa ILFC akan mempailitkan PT MNA. Makanya pertemuan penting itu ditangani oleh Dino yang dikenal dekat dengan Amerika," tutur pria berkacamata itu.

Pemerintah, lanjut Junisab, baik Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN harus segera menyikapi rencana ILFC itu. Kedua Kementerian tersebut jangan menanggap remeh persoalan ini, pesannya.

"ILFC itu 97 persen sahamnya dimiliki oleh American International Group (AIG), sementara saham AIG mutlak adalah milik Pemerintah USA. Efek ini sangat luar biasa bahkan diprediksi bisa lebih menghebohkan daripada kasus pailitnya maskapai Batavia," tutur mantan anggota Komisi III DPR RI itu.

IAW meminta pemerintah secepatnya mendorong PT MNA menyikapi kekosongan pesawat miliknya. Masak maskapai milik negara hanya punya satu unit pesawat, itupun sudah dalam kondisi rusak-rusak? Aneh itu, katanya sambil terheran-heran.

"DPR RI harus menyikapi kondisi PT MNA dengan cepat, atau secepatnya dibubarkan saja jika memang Pemerintah setengah hati untuk menyelamatkan PT MNA," tutupnya.