TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi mengatakan dalam 20 tahun ke depan atau tahun 2033 backlog perumahan akan menjadi 30,2 juta.

Backlog perumahan bertambah sekitar 600 ribu setiap tahunnya dengan gambaran kemampuan penyediaan rumah pertahun sebesar 200 ribu sedangkan kebutuhan rumah pertahunnya sebanyak 800 ribu unit.

“Butuh 360 ribu hektar untuk landed houses dan 72 ribu hektar untuk rumah susun,” ujar Yoseph, Rabu (25/9/2013).

Secara umum, ada tiga masalah utama terkait krisis perumahan di Indonesia. Pertama kemampuan daya beli, ketersediaan lahan, dan tingginya harga properti. Yoseph mengatakan harus disadari bahwa negara kita berada dalam masa darurat tata ruang yang sampai sekarang belum selesai. Padahal tata ruang merupakan basis bagi pembangunan termasuk untuk perumahan.

“Kalau tata ruang belum jelas sampai ke pengaturan zonasi, maka mana mungkin bisa membangun perumahan yang layak huni," ungkap Yoseph.

Yoseph mengatakan Indonesia sedang krisis darurat mengenai tata ruang dan wilayah pemukiman. Pasalnya baru 49 persen Peraturan Daerah yang memasukan mengenai tata ruang, atau baru ada 18 provinsi. Selain darurat tata ruang, saat ini Indonesia juga mengalami darurat air dan darurat perumahan.

"Kemampuan keuangan negara untuk perumahan hanya Rp 6 triliun tiap tahun dan tidak terserap dengan baik," ungkap Yoseph.