TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tuntutan buruh soal upah minimum provinsi (UMP) dipastikan tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Suryo Bambang Sulisto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengatakan dalam pertemuan antarpengusaha, sejumlah pengusaha Korea Selatan tidak merisaukan perihal tuntutan UMP tersebut.

"Pengusaha Korsel menganggap UMP tidak sebagai permasalahan. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 9SBY) sudah meneken Inpres UMP dan mereka sudah percaya pemerintah akan menyelesaikannya," katanya, Jumat (11/10/2013).

Justru ia melihat beberapa pengusaha Korsel sudah tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. Beberapa sektor yang sedang dilirik adalah sektor otomotif, manufaktur, alat berat dan bahan kimia.

Sofjan Wanandi, Ketua Apindo menuturkan tidak ada masalah bagi pengupahan karena diharapkan akan selesai pada November tahun ini. Ketika itu diumumkan pengusaha sudah siap mengumumkan UMP kepada para buruh di setiap provinsi.

"Ini belum tuntas, dewan pengupahan lagi jalan, untuk bulan ini saya harapkan, akan selesai, sehingga bulan depan ini kita bisa umumkan kenaikan UMP berapa persen," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja pada pada 27 September 2013.

Melalui Inpres Nomor 9 tahun 2013 itu, Presiden mengintruksikan Gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimun provinsi (UMP) pada 1 November mendatang sesuai kebijakan pengupahan baru yang didasarkan pada KHL, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional,

Presiden juga mengintruksikan Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimun kabupaten dan kota setelah UMP ditetapkan. Sementara Bupati dan Walikota menyampaikan rekomendasi upah minimum kabupaten dan kota setelah UMP ditetapkan.