Jepang: BPKP Tidak Independen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang kini menjadi perusahaan milik negara, sedang dilakukan audit keuangannya sebelum bisa beroperasi di dalam negeri.

Pihak Jepang sebagai pemilik awal Inalum tak ingin Inalum diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), karena dinilai tidak independen.

"BPKP bisa saja menurut Jepang tidak independent karena milik Pemerintah," ujar Menteri BUMN Dahlan Iskan, Kamis (14/11/2013).

Agar tidak terjadi perselisihan antara negara Jepang, pemerintah sepakat membentuk tim audit independen. BPKP hingga saat ini baru mengaudit keuangan Inalum hingga bulan Maret saja.

"Kebetulan yang diaudit BPKP sampe maret belum sampe akhir tahun. Fair kalo audit Indpendent," jelas Dahlan.

Dengan adanya tim audit independen, pihak Jepang juga bisa ikut memantau proses penghitungan asset. Rencananya tim independen akan memeriksa Inalum dari bulan Maret hingga Desember.

"Pejanjian bersama dengan Jepang. Maret sampai Desember," ungkap Dahlan.