TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (FTL-MTI), Ajiph R Anwar menilai langkah pemerintah sudah tepat ketika menandatangani perjanjian terkait dry port (pelabuhan kering) dalam ajang Komisi Sosial dan Ekonomi PBB untuk Asia-Pasifik di Bangkok.

Menurut dia, pemerintah memang sudah seharusnya mendukung penuh konsep pelabuhan dry port seperti Cikarang Dry Port. Diharapkan usai penandatanganan itu pemerintah makin gesit membenahi infrastruktur penunjang dry port.

"Konsep dry port sudah jadi tren internasional. Indonesia sudah agak terlambat. Di Eropa sudah diberlakukan lama dengan konsep logistik center, " ujar Ajiph, Rabu (19/11/2013).

Menurut dia, dengan adanya perjanjian itu, maka pemerintah harus terus mendorong mengembangkan pelabuhan kering karena selama ini pemerintah belum mendukung secara maksimal. Padahal, konsep dry port sangat tepat untuk mendukung daerah-daerah industri baru yang terus berkembang. Pelabuhan darat, seperti di negara lain, mendekati kawasan industri sehingga memudahkan pengusaha.

"Diharapkan penandatanganan kerja sama dengan negara lain itu bisa mendorong pemerintah mengembangkan dry port," jelas Ajiph.

Dia juga mengingatkan, lantaran diteken bersama negara lain, maka pemerintah harus menunjukkan keseriusan dengan menyelesaikan sejumlah hambatan-hambatan di level teknis. Mulai dari birokrasi berbelit, bea cukai yang belum terintegrasi, dan dukungan sarana transportasi pendukung yang terintegrasi.

"Menteri BUMN atau Menteri Perekonomian harus mengkoordinasikan agar dry port lebih maksimal, " paparnya.