TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengaku tak ingin Blok Mahakam dikelola oleh pihak asing, dalam hal ini Total E&P Indonesie. Karena itu Din meminta pemerintah tidak memperpanjang kontrak kerja Total E&P di Blok Mahakam sampai 2017.

"Kami tidak ingin diperpanjang (kontrak kerja Blok Mahakam) kepada Total," ujar Din, Rabu (4/12/2013).

Din menegaskan pihak Muhammadiyah ingin pengelolaan blok Mahakam dilaksanakan oleh perusahaan anak bangsa."Kami desak Blok Mahakam dikembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Serahkan kepada anak bangsa untuk mengelolanya," jelas Din.

Din mengaku bukan tokoh yang anti asing dan globalisasi. Namun menurut Din pihak Total sudah lama mendominasi Blok Mahakam.

"ini yang saya khawatirkan. Blok Mahakam dikelola Total sudah hampir 50 tahun. Karena itu kalau kontrak berakhir harus kembali ke negara," papar Din

Din menilai Total E&P melecehkan negara. Pasalnya selama perusahaan migas asal Perancis itu mengelola Blok Mahakam, tenaga kerja yang dipakai berasal dari Indonesia.

"Itu sama saja melecehkan bangsa kita. Sudah jelas-jelas 4 ribu karyawan yang bekerja di sana merupakan orang Indonesia," ungkap Din.

Hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian ESDM belum mengambil sikap apakah Total E&P Indonesie akan diperpanjang kontraknya mengelola Blok Mahakam. Jika tidak diperpanjang, maka Blok Mahakam akan dikelola perusahaan BUMN yakni PT Pertamina (persero).