TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menegaskan menolak rencana akuisisi Petragas terhadap Perusahaan Gas Negara (PGN). Petragas merupakan anak perusahaan dari Pertamina.

Wakil Ketua FSP BUMN Bersatu, Tri Widodo, mengatakan alasan penolakan merger tersebut adalah untuk memperjuangkan ketahanan energi dan melawan mafia gas.

Tri menilai merger kedua perusahaan tersebut adalah upaya untuk melemahkan PGN.

"Pertama, merger tersebut mengganggu pasokan gas PGN dan mengalihkan ke trader (pedagang). Ini sudah dimulai sejak era BP Migas yang berlanjut melalui tangan direktorat gas Pertamina," ujar Tri saat ditemui di kantornya di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Dengan merger tersebut, lanjut Tri, kontrak gas yang seharusnya dimiliki PGN, menjadi berkurang, diputus, dan tidak diperpanjang atau harganya dinaikkan sepihak.

Kedua, lanjutnya, merger tersebut untuk menggunakan aset PGN untuk kepentingan trader melalui skema open acces. Aset pipa distribusi PGN yang dilindungi oleh peraturan dedicated hilir, akan dibuka dengan skema open acces dan unbundling.

Open acces merupakan kebijakan liberalisasi yang membuka perniagaan dan usaha pengangkutan gas bumi bagi semua pelaku usaha (trader) baik BUMN ataupun swasta (nasional dan asing).

Kebijakan ini juga mengizinkan trader non infrastruktur ke dalam perniagaan gas tanpa harus membangun jaringan pipa untuk distribusi gas dari hulu ke hilir hingga ke konsumen.  "Open acces akan menimbulkan monopoli di sektor transportasi perniagaan gas dan menimbulkan ketidakefisienan karena persaingan trader dan imbasnya terhadap ketahanan energi nasional," terang Tri.

Ketiga, bila kedua opsi di atas tidak berhasil maka akusisi atau merger akan dilakukan Pertamina.  "Daripada disibukkan dengan persoalan akuisisi terhadap PGN, akan lebih baik bagi Pertamina melakukan transformasi penguatan korporasi secara terus menerus agar dapat menjadi perusahaan minyak kelas dunia," tegasnya.